Timses Jokowi-Ma'ruf Gelar Pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Kompas.com - 12/08/2018, 19:19 WIB
Para sekretaris jenderal partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja, Minggu (12/8/2018) sore, menggelar pertemuan untuk mematangkan dan mengonsolidasikan tim pemenangan di sebuah rumah di Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat. Reza JurnalistonPara sekretaris jenderal partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja, Minggu (12/8/2018) sore, menggelar pertemuan untuk mematangkan dan mengonsolidasikan tim pemenangan di sebuah rumah di Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para sekretaris jenderal partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja, Minggu (12/8/2018) sore, menggelar pertemuan untuk mematangkan dan mengonsolidasikan tim pemenangan di sebuah rumah di Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga telah menggelar pertemuan dengan koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk berkoordinasi dan memantapkan langkah yang harus diambil tim kampanye nasional.

“Mereka (Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung) lebih pada kaitannya pada aspek-aspek yang strategis yang mengisi satu sama lain,” ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

Hasto mengatakan, tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin akan melibatkan partai koalisi, relawan, dan tokoh masyarakat.

Baca juga: Timses Jokowi-Ma’ruf Akan Akomodasi Unsur Ulama

Tak hanya itu, koalisi Indonesia Kerja langsung bergerak cepat dan akan menggelar pelatihan ke beberapa divisi.

"Besok pagi dilakukan pelatihan juru bicara di mana pelatihan akan menyosialisasi keberhasilan Pak Jokowi-JK dan di dalam juru bicara juga memperkuat seluruh kohesitas dari tim pendukung dan relawan untuk secepatnya bergerak untuk menempuh kemenangan untuk rakyat," kata Hasto.

"Progres report telah kami buat. Dengan demikian, komitmen pasangan ini betul-betul menampilkan demokrasi yang berkeadaban dan menempatkan rakyat pemegang kedaulatan tertinggi itu bisa dijalankan," tutur Hasto.

Di sisi lain, Hasto menuturkan, struktur tim pemenangan akan dipimpin oleh seorang ketua yang membawahi 11 direktorat.

Sebanyak 11 direktorat itu, yakni perencanaan, konten, komunikasi politik, media dan sosmed, kampanye, pemilih muda, penggalangan dan penjaringan, logistik dan alat peraga kampanye, hukum dan advokasi serta saksi dan relawan.

“11 direktorat ini struktur yang relatif ramping, fungsional, tapi direktif, dan terkonsilidasi,” kata Arsul.

Masing-masing direktorat dipimpin seorang direktur didampingi oleh sembilan orang wakil direktur.

Baca juga: Sekjen Parpol Pendukung Jokowi-Maruf Matangkan Timses dan Visi Misi

Dalam rapat membahas tim pemenangan tersebut hadir sejumlah sekjen parpol pendukung koalisi Indonesia kerja, yakni Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte, Sekjen Partai Hanura Herry Lontung, Sekjen PPP Arsul Sani, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, Sekjen PSI Raja Juli Antoni serta Sekjen Perindo Ahmad Rofiq.

Adapun, Sekjen Golkar Lodewijk Paulus tidak hadir karena sedang ada tugas lain.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

Nasional
Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Nasional
Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Nasional
KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X