Jokowi, Capres yang Hanya Ingin Gelar Insinyur...

Presiden

Setelah menjabat Presiden RI, Jokowi mengambil kebijakan yang tidak populis, yakni mencabut subsidi BBM sehingga harganya naik di pasaran. Kebijakan itu menuai aksi demonstrasi berhari-hari.

Namun pencabutan subsidi itu dilakukan untuk memperlebar ruang fiskal agar dapat membiayai program-program pro rakyat.

Antara lain Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Setelah itu, berturut-turut, Jokowi mengeluarkan kebijakan bantuan sosial serupa, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Belakangan, Jokowi menginstruksikan agar harga BBM di Papua dan beberapa daerah terpencil harus sama dengan harga BBM di Pulau Jawa. Program ini dikenal dengan sebutan 'BBM satu harga'.

Sejak Jokowi menjabat Presiden, ia juga membuka keran pembangunan infrastruktur yang selama ini mampet mulai dari jalan tol, jembatan, irigasi dan sebagainya.

Sejumlah proyek infrastruktur yang selama ini mangkrak di penjuru Indonesia diambil alih BUMN untuk kemudian dikerjakan kembali.

Membangun Indonesia dari pinggir. Demikian prinsip pemerintahan Jokowi-JK yang kemudian membawa perubahan pada garis batas Indonesia dengan negara lain.

Setidaknya, tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang selama ini ada diruntuhkan dan dibangun kembali.

Bangunan baru jauh lebih luas dan bagus sehingga meningkatkan harga diri bangsa di mata warga negara tetangga.

Pemerintahan Jokowi-JK juga mengusung paradigma baru, yakni Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Di bawah komando Jokowi, salah satu menteri yang fenomenal, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan kebijakan ketat soal pengelolaan sumber daya alam di laut.

Salah satu kebijakan yang mendapatkan dukungan luas adalah penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia dan moratorium kapal ikan di Indonesia.

Pemerintahan Jokowi-JK juga cukup responsif atas isu kepemilikan tanah. Melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Jokowi mengeluarkan kebijakan pembuatan sertifikat tanah gratis dan perhutanan sosial.

Hampir setiap Jokowi kunjungan kerja ke pelosok, selalu ada agenda pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.

Pada tahun keempat, pemerintahan Jokowi juga fokus pada pembangunan ekonomi bagi umat Islam.

Beberapa program yang berorientasi pada hal itu, antara lain pendirian Bank Wakaf Mikro dan mendorong kerjasama perusahaan besar dengan organisasi Islam.

Soal politik luar negeri, pemerintahan Jokowi-JK mengusung politik bebas aktif dan damai.

Salah satu isu yang sangat difokuskan adalah upaya perdamaian antara Israel dengan Palestina serta isu pengungsian yang ada di Myanmar.

Berkali-kali Indonesia mengirimkan bantuan untuk warga Palestina dan Rohingya.

Satu hal yang unik dari sosok Jokowi. Ia selalu menolak rencana pemberian gelar doktor honoris causa dari universitas-universitas, dalam maupun luar negeri.

Ia tetap mempertahankan gelar akademik 'insyinyur' dan status 'haji' pada namanya.

Pada Kamis (9/8/2018), Jokowi menyatakan diri untuk maju kembali dalam Pilpres 2019. Atas restu dari sembilan partai politik koalisi pendukungnya, ia menunjuk Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Keduanya mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (10/8/2018) pukul 09.00 WIB.