Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Ma'ruf Cawapres, Menggembirakan Sekaligus Menggelisahkan Nahdiyin

Kompas.com - 10/08/2018, 13:58 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, terpilihnya Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo menggembirakan sekaligus menggelisahkan nahdiyin atau warga Nahdlatul Ulama.

Di satu sisi, kata Umam, posisi Kiai Ma'ruf akan memberikan banyak manfaat politik dan logistik bagi sel-sel politik NU. Di sisi lain, NU dinilai tidak netral.

"Manuver-manuver politik saat ini mengindikasikan bahwa partai-partai berbasis NU telah secara vulgar memanfaatkan kelembagaan NU sebagai alat deal-deal politik praktis yang bertentangan dengan spirit Khitah 1984," katanya di Jakarta, Jumat (10/8/2018), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Jokowi: Maruf Amin Ulama yang Dihormati Umat Islam

Menanggapi dilema itu, menurut Umam, wajar jika mantan Rois Aam PBNU K.H. Mustofa Bisri bersikap tegas untuk meminta K.H. Ma'ruf Amin segera turun dari posisi Rois Aam PBNU.

"Hal ini berpotensi akan merepotkan NU mengingat masuknya Kiai Ma'ruf ke politik praktis akan memaksa NU untuk selalu pasang badan menghadapi serangan-serangan terhadap individu Kiai Ma'ruf," katanya.

Baca juga: Akhirnya, Maruf Amin...

Menurut dia, Kiai Ma'ruf Amin berpotensi diserang dengan isu gratifikasi dan jual beli sertifikasi halal, khususnya terkait dengan impor daging sapi yang sempat menguap sejak diangkat dalam pemberitaan majalah Tempo.

"Oleh karena itu, wajar jika banyak yang menyayangkan bahwa Kiai Ma'ruf yang telah menjadi begawan bangsa, justru bersedia banting setir memasuki ruang politik praktis," kata doktor ilmu politik dari School of Political Science & International Studies, University of Queensland, Australia itu.

Kompas TV Joko Widodo kembali memberikan alasannya memilih Ma'ruf Amin menjadi pasangannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com