Pengamat: Ma'ruf Cawapres, Menggembirakan Sekaligus Menggelisahkan Nahdiyin

Kompas.com - 10/08/2018, 13:58 WIB
Calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presidennya Maruf Amin mendatangi Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/9/2018). Fabian Januarius KuwadoCalon presiden Joko Widodo dan calon wakil presidennya Maruf Amin mendatangi Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, terpilihnya Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo menggembirakan sekaligus menggelisahkan nahdiyin atau warga Nahdlatul Ulama.

Di satu sisi, kata Umam, posisi Kiai Ma'ruf akan memberikan banyak manfaat politik dan logistik bagi sel-sel politik NU. Di sisi lain, NU dinilai tidak netral.

"Manuver-manuver politik saat ini mengindikasikan bahwa partai-partai berbasis NU telah secara vulgar memanfaatkan kelembagaan NU sebagai alat deal-deal politik praktis yang bertentangan dengan spirit Khitah 1984," katanya di Jakarta, Jumat (10/8/2018), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Jokowi: Maruf Amin Ulama yang Dihormati Umat Islam

Menanggapi dilema itu, menurut Umam, wajar jika mantan Rois Aam PBNU K.H. Mustofa Bisri bersikap tegas untuk meminta K.H. Ma'ruf Amin segera turun dari posisi Rois Aam PBNU.

"Hal ini berpotensi akan merepotkan NU mengingat masuknya Kiai Ma'ruf ke politik praktis akan memaksa NU untuk selalu pasang badan menghadapi serangan-serangan terhadap individu Kiai Ma'ruf," katanya.

Baca juga: Akhirnya, Maruf Amin...

Menurut dia, Kiai Ma'ruf Amin berpotensi diserang dengan isu gratifikasi dan jual beli sertifikasi halal, khususnya terkait dengan impor daging sapi yang sempat menguap sejak diangkat dalam pemberitaan majalah Tempo.

"Oleh karena itu, wajar jika banyak yang menyayangkan bahwa Kiai Ma'ruf yang telah menjadi begawan bangsa, justru bersedia banting setir memasuki ruang politik praktis," kata doktor ilmu politik dari School of Political Science & International Studies, University of Queensland, Australia itu.

Baca tentang


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X