Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir Kompromi Bagi Jokowi, Ma'ruf Amin, dan Mahfud MD

Kompas.com - 10/08/2018, 13:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis

- Pukul 11.00: Wartawan menerima informasi bahwa Airlangga berencana bertemu Yenny Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan. Tak jelas hasil pembahasan yang didapat dari pertemuan ini.

- Pukul 11.32: Jokowi, Prabowo, Sandiaga sudah mengajukan keterangan tidak pailit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Pukul 11.49: Jokowi menemui Jusuf Kalla di kantor kerjanya yang bersampingan dengan Istana Merdeka. Pertemuan dilakukan selama sekitar 40 menit. Jokowi menyampaikan kepada Kalla niatnya untuk mendaftar ke KPU hari Jumat bersama calon wakil presiden pilihannya.

- Pukul 13.32: Parpol pengusung Jokowi sepakat membentuk koalisi bernama Koalisi Indonesia Kerja.

- Pukul 14.34: Di tengah kepastian koalisi Jokowi, mulai terdengar keretakan di internal koalisi akibat menguatnya nama Mahfud MD sebagai cawapres. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Sekjen PPP Arsul Sani yang mengungkapkan jika ada parpol yang keluar koalisi, artinya tidak menepati kesepakatan Jokowi dan ketum parpol di Bogor beberapa waktu lalu.

- Pukul 15.54: Jokowi dan ketum parpol koalisi melakukan rapat tertutup di Restoran Plataran, Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Hadir pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Isu yang diangkap masih seputar nama cawapres.

Tak jauh dari lokasi pertemuan Jokowi bersama ketum parpol, Mahfud MD menunggu di sebuah restoran. Mahfud didampingi sejumlah relawan, termsuk Ruhut Sitompul.

- Pukul 17.25: Mahfud lebih dulu meninggalkan rumah makan. Tak ada pernyataan yang disampaikan Mahfud soal kepastian namanya menjadi cawapres. Di tempat berbeda, Jokowi masih belum juga mengumumkan nama cawapres yang dipilihnya.

- Pukul 18.26: Jokowi resmi menunjuk Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya. Keputusan ini telah ditandatangani oleh sembilan ketua umum dari partai politik pendukungnya.

- Pukul 19.07: Mahfud MD memberikan pernyataan pertamanya setelah batal menjadi cawapres Jokowi. Kepada Kompas TV, Mahfud mengungkapkan dirinya tidak kecewa, hanya sedikit terkejut akan keputusan Jokowi.

*****
Dinamika pemilihan calon wakil presiden untuk Jokowi yang begitu cepat hanya dalam hitungan jam ini memang banyak mengundang reaksi publik. Nada dukungan dan simpati terus mengalir untuk Mahfud MD.

Ma'ruf Amin, yang akhirnya dipilih Jokowi dan partai koalisi mengaku tak berupaya bersaing dengan Mahfud MD.

Keterpilihan Ma'ruf sebagai cawapres terbilang mulus, seluruh partai koalisi menyetujuinya. Hal ini berbeda dengan pencalonan Mahfud MD, yang ditentang keras PBNU. Jokowi pun harus kompromi.

Baca juga: Parpol Pendukung Jokowi Tak Tahu Mahfud MD Menunggu di Restoran Seberang Tempat Pertemuan

Bagi Mahfud, itulah politik. Dia pun merasa biasa-biasa saja namanya sempat berkibar dan dalam waktu hitungan jam langsung tenggelam. Menurut dia, yang terpentingan kepentingan negara yang diutamakan.

"Menurut saya biasa di dalam politik, itu tidak apa-apa. Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekadar nama Mahfud, nama Ma'ruf Amin atau nama lain," ujar Mahfud seperti dikutip Kompas TV.

Hari ini, di saat gegap gempita para relawan dan parpol koalisi mengantarkan Jokowi dan Ma'ruf Amin ke KPU, Mahfud MD lebih memilih menghabiskan waktu di kantornya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com