Akhir Kompromi Bagi Jokowi, Ma'ruf Amin, dan Mahfud MD

Kompas.com - 10/08/2018, 13:38 WIB
Mahfud MD, Jokowi, Maruf Amin KOMPAS.comMahfud MD, Jokowi, Maruf Amin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengumuman Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden bagi Jokowi pada Kamis (9/8/2018) sore, mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, dua hari sebelumnya hingga kemarin siang, nama Mahfud MD masih menguat.

Keriuhan soal penunjukan nama Mahfud sebenarnya sudah mulai semakin jelas sejak Rabu (8/8/2019) siang. Namun tiba-tiba pada Kamis (9/8/2018) sore, nama cawapres yang diumumkan Jokowi adalah Ma'ruf Amin.

Bagaimana kronologi penunjukan nama Ma'ruf Amin itu? Berikut kronologi waktu soal dinamika penunjukkan cawapres Jokowi yang dirangkum Kompas.com.

Rabu, 8 Agustus 2018

- Di tanggal ini, Mahfud MD mulai mempersiapkan diri memenuhi syarat menjadi cawapres. Mahfud mengajukan surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana di Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

- Pukul 14.00: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy memberikan bocoran bahwa cawapres Jokowi memenuhi unsur duet nasionalis-religius. Romi bahkan secara khusus menyebut dua nama yakni Mahfud MD dan Ma'ruf Amin.

Namun, nama Mahfud lebih menguat lantaran ada sinyal dari Romi bahwa yang dipilih adalah seseorang yang sudah menjabat sejumlah posisi di lembaga negara.

Rais Aam PBNU Maruf Amin (kanan) berbincang dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) dan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding (kiri) seusai memberikan keterangan pers di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Maruf Amin dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presidan dan Wakil Presiden 2019.ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Rais Aam PBNU Maruf Amin (kanan) berbincang dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) dan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding (kiri) seusai memberikan keterangan pers di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Maruf Amin dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presidan dan Wakil Presiden 2019.
- Pukul 14.03: Ketua Umum MUI yang juga Rais Aam PBNY, Ma'ruf Amin mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Jokowi.

- Pukul 17.00: Sejumlah petinggi PBNU dan PKB bertemu di kantor DPP PBNU. Beberapa di antaranya yakni Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, Ketum PBNU Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU Robikin Emhas, Cak Imin. Salah satu yang dibahas adalah opsi meninggalkan Jokowi jika kader NU tidak menjadi cawapres.

- Pukul 18.50: Ketum PBNU Said Aqil mengungkapkan bahwa Mahfud MD, yang saat itu menjadi calon kuat cawapres Jokowi, tak pernah menjadi kader NU. Jagat media sosial pada malam itu pun mulai ramai membahas penolakan kyai-kyai NU terhadap Mahfud MD.

Kamis, 9 Agustus 2018

- Pukul 08.00: Putri Gus Dur, Yenny Wahid angkat bicara soal polemik pengusungan Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi. Yenny menyatakan ancaman tak mendukung Jokowi bukanlah sikap resmi NU karena PBNU sebenarnya tak boleh ikut dalam politik praktis. Yenny meminta PBNU dipisahkan dari PKB.

- Pukul 10.33: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah petinggi partai itu secara mendadak bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan ini tak ada dalam agenda resmi Wakil Presiden di hari itu. Pertemuan dilangsungkan di rumah dinas JK. Salah satu yang dibahas adalah soal cawapres Jokowi.

Pada saat yang sama, seluruh parpol koalisi pendukung Jokowi, kecuali Golkar, bertemu di rumah Cemara membahas soal persiapan akhir pendaftaran ke KPU.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X