Akhir Kompromi Bagi Jokowi, Ma'ruf Amin, dan Mahfud MD

Kompas.com - 10/08/2018, 13:38 WIB
Mahfud MD, Jokowi, Maruf Amin KOMPAS.comMahfud MD, Jokowi, Maruf Amin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengumuman Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden bagi Jokowi pada Kamis (9/8/2018) sore, mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, dua hari sebelumnya hingga kemarin siang, nama Mahfud MD masih menguat.

Keriuhan soal penunjukan nama Mahfud sebenarnya sudah mulai semakin jelas sejak Rabu (8/8/2019) siang. Namun tiba-tiba pada Kamis (9/8/2018) sore, nama cawapres yang diumumkan Jokowi adalah Ma'ruf Amin.

Bagaimana kronologi penunjukan nama Ma'ruf Amin itu? Berikut kronologi waktu soal dinamika penunjukkan cawapres Jokowi yang dirangkum Kompas.com.

Rabu, 8 Agustus 2018

- Di tanggal ini, Mahfud MD mulai mempersiapkan diri memenuhi syarat menjadi cawapres. Mahfud mengajukan surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana di Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

- Pukul 14.00: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy memberikan bocoran bahwa cawapres Jokowi memenuhi unsur duet nasionalis-religius. Romi bahkan secara khusus menyebut dua nama yakni Mahfud MD dan Ma'ruf Amin.

Namun, nama Mahfud lebih menguat lantaran ada sinyal dari Romi bahwa yang dipilih adalah seseorang yang sudah menjabat sejumlah posisi di lembaga negara.

Rais Aam PBNU Maruf Amin (kanan) berbincang dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) dan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding (kiri) seusai memberikan keterangan pers di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Maruf Amin dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presidan dan Wakil Presiden 2019.ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Rais Aam PBNU Maruf Amin (kanan) berbincang dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) dan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding (kiri) seusai memberikan keterangan pers di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Maruf Amin dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presidan dan Wakil Presiden 2019.
- Pukul 14.03: Ketua Umum MUI yang juga Rais Aam PBNY, Ma'ruf Amin mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Jokowi.

- Pukul 17.00: Sejumlah petinggi PBNU dan PKB bertemu di kantor DPP PBNU. Beberapa di antaranya yakni Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, Ketum PBNU Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU Robikin Emhas, Cak Imin. Salah satu yang dibahas adalah opsi meninggalkan Jokowi jika kader NU tidak menjadi cawapres.

- Pukul 18.50: Ketum PBNU Said Aqil mengungkapkan bahwa Mahfud MD, yang saat itu menjadi calon kuat cawapres Jokowi, tak pernah menjadi kader NU. Jagat media sosial pada malam itu pun mulai ramai membahas penolakan kyai-kyai NU terhadap Mahfud MD.

Kamis, 9 Agustus 2018

- Pukul 08.00: Putri Gus Dur, Yenny Wahid angkat bicara soal polemik pengusungan Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi. Yenny menyatakan ancaman tak mendukung Jokowi bukanlah sikap resmi NU karena PBNU sebenarnya tak boleh ikut dalam politik praktis. Yenny meminta PBNU dipisahkan dari PKB.

- Pukul 10.33: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah petinggi partai itu secara mendadak bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan ini tak ada dalam agenda resmi Wakil Presiden di hari itu. Pertemuan dilangsungkan di rumah dinas JK. Salah satu yang dibahas adalah soal cawapres Jokowi.

Pada saat yang sama, seluruh parpol koalisi pendukung Jokowi, kecuali Golkar, bertemu di rumah Cemara membahas soal persiapan akhir pendaftaran ke KPU.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Agustus: Tambah 64, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 5.452 Orang

UPDATE 5 Agustus: Tambah 64, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 5.452 Orang

Nasional
Kemenkes: Obat Herbal Tak Bisa Atasi Covid-19, Hanya Penyakit Penyerta

Kemenkes: Obat Herbal Tak Bisa Atasi Covid-19, Hanya Penyakit Penyerta

Nasional
UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

Nasional
Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Nasional
BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X