Jokowi: Jadikan Pemilu 2019 Ajang Demokrasi, Bukan Perang dan Permusuhan

Kompas.com - 10/08/2018, 10:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo berharap agar perhelatan Pemilu 2019 mendatang jangan sampai mengganggu persatuan dan kesatuan. Dia berharap agar pemilu 2019 menjadi ajang demokrasi adu gagasan, bukan jadi arena peperangan dan permusuhan.

"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama menjadikan Pemilu 2019 ini menjadi ajang demokrasi yang penuh kegembiraan. Demokrasi bukan perang, demokrasi bukan permusuhan, tapi ajang mengacu gagasan, ajang mengacu ide, ajang mengacu rekam jejak, ajang mengacu prestasi," ujar Jokowi seusai mendaftarkan dirinya dan Ma'ruf Amin di gedung KPU, Jumat (10/8/2018).

Baca juga: Daftar ke KPU, Jokowi Pakai Kemeja Bersih, Merakyat, Kerja Nyata

Jokowi berharap agar perbedaan politik yang ada tidak membuat komuniasi antartetangga atau antarsaudara menjadi terganggu. Kehidupan bermasyarakat harus berjalan seperti normal.

"Aset terbesar kita persatuan dan kesatuan, penting dan berharga yang perlu dirawat bersama," kata Jokowi.

Pagi ini, Jokowi bersama Ma'ruf Amin resmi mendaftar sebagai bakal capres dan cawapres ke KPU. Kedatangan Jokowi dan Ma'ruf ini diiringi oleh seluruh parpol koalisi.

Kompas TV Joko Widodo dan Ma’ruf Amin deklarasikan diri menjadi pasangan calon di Pemilihan Presiden 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Kedekatan Luhut dan Jokowi: Dipertemukan Bisnis, 'Bersahabat' di Pemerintahan

Kisah Kedekatan Luhut dan Jokowi: Dipertemukan Bisnis, "Bersahabat" di Pemerintahan

Nasional
Amunisi Kaliber 7,6 x 51 Mm Rancangan Pindad Lulus Uji Tembak Dislitbangad

Amunisi Kaliber 7,6 x 51 Mm Rancangan Pindad Lulus Uji Tembak Dislitbangad

Nasional
PBB Apresiasi Penanganan Covid-19 dan Capaian Vaksinasi di Indonesia

PBB Apresiasi Penanganan Covid-19 dan Capaian Vaksinasi di Indonesia

Nasional
Honor Petugas KPPS Naik 3 Kali Lipat di Pemilu 2024, Jadi Rp 1.500.000

Honor Petugas KPPS Naik 3 Kali Lipat di Pemilu 2024, Jadi Rp 1.500.000

Nasional
Banjir Rob Semarang, Janji Ganjar, dan Peringatan Megawati

Banjir Rob Semarang, Janji Ganjar, dan Peringatan Megawati

Nasional
TNI AL Bakal Musnahkan 179 Kilogram Kokain yang Ditemukan di Selat Sunda

TNI AL Bakal Musnahkan 179 Kilogram Kokain yang Ditemukan di Selat Sunda

Nasional
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Segera Disidang di PN Tipikor Bandung

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Segera Disidang di PN Tipikor Bandung

Nasional
Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Nasional
Pemerintah Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, KSAL: Kita Loyal, Kita Laksanakan Tugas

Pemerintah Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, KSAL: Kita Loyal, Kita Laksanakan Tugas

Nasional
Luhut dan Deretan Julukan Tak Resmi

Luhut dan Deretan Julukan Tak Resmi

Nasional
RI Bertransisi Menuju Endemi Covid-19, IDI: Tunggu 2 Pekan Lagi Ada Peningkatan atau Tidak

RI Bertransisi Menuju Endemi Covid-19, IDI: Tunggu 2 Pekan Lagi Ada Peningkatan atau Tidak

Nasional
MUI Bakal Bahas Fatwa Hewan Kurban yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku

MUI Bakal Bahas Fatwa Hewan Kurban yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku

Nasional
Penyuluh Perikanan Jadi Garda Terdepan dalam Program Prioritas Kementerian KP

Penyuluh Perikanan Jadi Garda Terdepan dalam Program Prioritas Kementerian KP

Nasional
TNI AL Selidiki Tiga Kapal yang Diduga Langgar Ketentuan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

TNI AL Selidiki Tiga Kapal yang Diduga Langgar Ketentuan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

Nasional
Pemaksaan Aborsi Belum Masuk UU TPKS, ICJR Harap Bisa Diakomodasi di RKUHP

Pemaksaan Aborsi Belum Masuk UU TPKS, ICJR Harap Bisa Diakomodasi di RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.