Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Gempa Lombok, Pemerintah Fokuskan Pemulihan

Kompas.com - 09/08/2018, 20:13 WIB
Bayu Galih

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan fokus pada pemulihan korban dan melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan pasca-peristiwa gempa bumi dengan magnitudo 7,0 yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (5/8/2018).

"Kami kompilasikan untuk bagaimana setelah tanggap darurat selesai, kita melangkah ke tahap berikutnya, yakni pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei.

Menurut Wiranto, pemulihan bagi korban gempa, rehabilitasi dan rekontruksi bangunan yang rusak tidak mudah karena besarnya jumlah korban gempa, baik itu harta benda maupun nyawa.

Baca juga: BERITA FOTO: Suasana Terkini Pasca-Gempa Susulan Bermagnitudo 6,2 di Lombok NTB

Pemerintah ingin memastikan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan gedung sekolah dan rumah ibadah, serta rumah penduduk yang luluh lantak.

"Itu semua kami bahas secara detail. Malam ini kami garap semuanya. Mudah-mudahan besok kita sudah mempunyai secara jelas, rinci roadmap-nya, bagaimana pemulihan di sana, sambil terus mewaspadai adanya kemungkinan bencana susulan," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan evaluasi total terkait penanganan bencana gempa bumi di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah langkah tanggap darurat di lokasi musibah merupakan prioritas.

Dia mengatakan, presiden juga meminta agar pengorganisasian kegiatan sudah dilaksanakan dengan menyertakan seluruh pemangku kepentingan, seperti TNI, Polri, kementerian/lembaga, Badan SAR Nasional, BNPB, serta pemerintah daerah.

Baca juga: Pasca-gempa Lombok, Aksi Pencurian Marak Terjadi Bikin Warga Kesal

Pemerintah pun meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan analisis secara akurat mengenai potensi bencana selanjutnya.

Hal itu sangat penting untuk memastikan rencana rehabilitasi, rekontruksi, dan pemulihan di sana.

"Dengan demikian, kita menyampaikan pemerintah bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan penanganan bencana alam di Lombok ini dengan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya. Ini agar tidak menambah penderitaan yang ada di sana," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Panglima TNI ini menyebutkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 319 orang.

"Hasil pendataan yang terakhir dari Dansatgas yang saya terima, yang meninggal dunia ada 319 orang," kata Wiranto.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa korban tewas sebanyak 259 orang.

Baca: Fakta Terbaru Gempa Lombok, Jumlah Korban Tewas Capai 259 Orang

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Sumber Antara


Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com