Ketum PPP: Nama Ma'ruf Amin Diputuskan Sejak Juli

Kompas.com - 09/08/2018, 20:06 WIB
Presiden Joko widodo menggandeng Ketua MUI KH Maruf amin usai memukul bedug secara bersamaan untuk membuka Festival Sholawat Nusantara Piala President yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/2/2018). Festival ini di seluruh Indonesia dan puncaknya akan dilaksanakan saat Hari Santri. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko widodo menggandeng Ketua MUI KH Maruf amin usai memukul bedug secara bersamaan untuk membuka Festival Sholawat Nusantara Piala President yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/2/2018). Festival ini di seluruh Indonesia dan puncaknya akan dilaksanakan saat Hari Santri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Romahurmuziy menyebut nama Ma'ruf Amin telah diputuskan sebagai cawapres Jokowi sejak pertengahan Juli 2018.

Nama Ma'ruf, kata pria yang akrab disapa Romi itu, pertama kali muncul atas usulan PPP sejak awal Desember tahun lalu.

"Dari awal PPP usulkan Ma'ruf (sebagai cawapres) tanggal 3 Desember 2017, dan itu terus bergulir," kata Romi usai menghadiri pertemuan 9 partai politik koalisi pendukung Jokowi di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).

"Maka setelah 10 Juli (2018) hanya satu nama (cawapres) yaitu Ma'ruf Amin," imbuhnya.

Baca juga: Maruf Amin Jadi Cawapres Jokowi, Tetangga Kaget karena...

Romi juga mengatakan, tak seperti kepada ketua umum partai pendukung lain yang baru tahu soal keputusan nama cawapres, dirinya mengaku sudah sejak lama tahu Ma'ruf bakal dampingi Jokowi.

Menurut Romi, nama Ma'ruf muncul lantaran Jokowi dan sembilan parpol pendukung ingin mengusung pasangan pemimpin yang nasionalis-religius, sama seperti pasangan Soekarno-Hatta dulu.

Romi menilai Ma'ruf adalah figur yang melambangkan religiusitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang rawan dipecah belah oleh isu SARA sejak Pilkada 2014.

Lanjut Romi, Ma'ruf adalah seorang yang berpengetahuan luas dan berpengalaman dengan rekam jejaknya sebagai anggota fraksi PPP, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), hingga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Dengan pengalaman yang begitu banyak dan paham ekonomi, sehingga pengetahuan beliau sangat paripurna dan juga mewarnai spektrum koalisi, di mana Ma'ruf Amin merupakan titik temu dari seluruh parpol dan masyarakat," tutur Romi.

Selain itu, kata Romi, faktor elektabilitas juga jadi bahan pertimbangan diputuskannya nama Ma'ruf sebagai cawapres Jokowi.

Baca juga: Ini Profil Maruf Amin, Cawapres Jokowi

"Dari sekian banyak sosok, hanya Ma'ruf Amin. Karena seorang ulama keturunan ulama besar dari pendiri NU dan Muhammadiyah," ujarnya.

Nama Ma'ruf Amin diumumkan sebagai cawapres dalam pertemuan Jokowi dan sembilan pimpinan partai politik pendukungnya, Kamis sore.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X