Kubu Jokowi Bernama Koalisi Indonesia Kerja

Kompas.com - 09/08/2018, 19:56 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama pimpinan partai dan sekjen partai pengusung melakukan pertemuan di Jakarta, Kamis (9/8/2018). Hasil pertemuan tersebut memutuskan KH Maruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPresiden Joko Widodo (tengah) bersama pimpinan partai dan sekjen partai pengusung melakukan pertemuan di Jakarta, Kamis (9/8/2018). Hasil pertemuan tersebut memutuskan KH Maruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden didampingi Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019.

Deklarasi itu dilakukan dalam jumpa pers Jokowi bersama parpol koalisi di Restoran Plataran, Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018) malam.

Dalam jumpa pers tersebut, Jokowi menyinggung nama koalisi pendukungnya, yakni Koalisi Indonesia Kerja.

"Saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Kerja, bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Prof Dr H Ma'ruf Amin," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Resmi Tunjuk Maruf Amin sebagai Cawapres

Hingga Kamis malam, koalisi itu tetap solid berisi sembilan parpol yang sebelumnya sudah mendeklarasikan mendukung Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut hadir seluruh pimpinan parpol pendukung, yakni:

1. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto
2. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk Paulus
3. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G. Platte
4. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen Abdul Kadir Karding
5. Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy dan Sekjen Asrul Sani
6. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung
7. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie dan Sekjen Raja Juli Antoni
8. Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen Ahmad Rofiq
9. Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono dan Sekjen Verry Surya Hendrawan

Baca juga: PSI: Parpol-parpol Pengusung Jokowi Dinamakan Koalisi Indonesia Kerja

Nama Koalisi Indonesia Kerja sebelumnya pernah diungkap oleh Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Antoni mengatakan, nama tersebut dipilih karena kerja adalah identik dengan karakter Jokowi selama memimpin Indonesia empat tahun terakhir ini.

"Dengan kerja, kerja, dan kerja, Pak Jokowi mengubah paradigma dan orientasi politik selama ini, politik yang hanya mengabdi kepada kekuasaan dan uang saja," kata dia.

Pada Pilpres 2014, koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla bernama Koalisi Indonesia Hebat.

Dalam pertemuan tersebut hadir seluruh pimpinan parpol pendukung, yakni: 1. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto 2. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk Paulus 3. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G. Platte 4. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen Abdul Kadir Karding 5. Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy dan Sekjen Asrul Sani 6. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung 7. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie dan Sekjen Raja Juli Antoni 8. Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen Ahmad Rofiq 9. Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono dan Sekjen Verry Surya Hendrawan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Alasan Jokowi Pilih Ma'ruf Amin Jadi Cawapresnya", https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/18381791/ini-alasan-jokowi-pilih-maruf-amin-jadi-cawapresnya.
Penulis : Fabian Januarius Kuwado
Editor : Sandro Ga

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Juga Tangkap Pihak Swasta

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Juga Tangkap Pihak Swasta

Nasional
Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Nasional
Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Nasional
Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Nasional
Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Nasional
Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Nasional
Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Nasional
Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Nasional
Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Nasional
Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Nasional
Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Nasional
BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X