Ma'ruf Amin Pernah Laporkan Harta Saat Jadi Anggota DPR, Berapa Jumlahnya?

Kompas.com - 09/08/2018, 19:21 WIB
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rois Aam PBNU KH Maruf Amin. KOMPAS.com/Ghinan SalmanKetua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rois Aam PBNU KH Maruf Amin.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin resmi dipilih untuk mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Ma'ruf Amin akan mendampingi Jokowi pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Dilihat dari rekam jejaknya, Ma'ruf memiliki sejumlah pengalaman di bidang politik. Salah satunya, ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2001.

Saat menjadi anggota DPR, Ma'ruf pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Baca juga: Jokowi Resmi Tunjuk Ma'ruf Amin sebagai Cawapres

Lantas, berapa jumlah harta Ma'ruf yang dilaporkan saat itu?

Berdasarkan data yang ditayangkan di situs resmi KPK, Kamis (9/8/2018), Ma'ruf terakhir melaporkan hartanya pada 10 Mei 2001. Saat itu, jumlah hartanya sebesar Rp 427, 2 juta.

Ma'ruf memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 231 juta. Kemudian, memiliki harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 290 juta.

Kemudian, Ma'ruf memiliki giro dan setara kas lainnya senilai Rp 50 juta. Namun, Ma'ruf saat itu memiliki utang Rp 134 juta.

Dengan demikian, jumlah harta Ma'ruf saat itu mencapai Rp 427,2 juta.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Nasional
Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Nasional
Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Nasional
Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Nasional
Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Nasional
Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Nasional
Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Nasional
Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Nasional
Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Nasional
Usulan PKB, Pilpres dan Pileg Dilaksanakan Januari 2024

Usulan PKB, Pilpres dan Pileg Dilaksanakan Januari 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X