Kompas.com - 09/08/2018, 17:31 WIB
Sekjen PAN Eddy Soeparno saat memberikan keterangan seusai pertemuan antara Dewan Penasehat Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 dengan sejumlah petinggi partai politik di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen PAN Eddy Soeparno saat memberikan keterangan seusai pertemuan antara Dewan Penasehat Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 dengan sejumlah petinggi partai politik di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018) malam.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan partainya siap menggugat Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief yang menuding PAN menerima mahar politik dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Eddy menanggapi pernyataan Andi Arief di akun twitter miliknya, yang menuding PAN menerima mahar politik.

"Kami kemarin sudah menuntut disampaikan permintaan maaf. Kalau tidak mau nanti terpaksa PAN sebagai partai yang menerima berita yang menyesatkan tersebut, yang tidak baik di mata masyarakat, tentu kami tidak akan menutup jalan untuk menempuh jalur hukum," kata Eddy di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Baca juga: Gerindra Tak Ambil Pusing Tuduhan Andi Arief soal Politik Transaksional

Ia pun membantah PAN menerima mahar politik sebagaimana yang disebutkan oleh Andi Arief. Karena itu, ia memastikan tuduhan tersebut tidak berdasar.

Ia menambahkan, PAN juga sudah meminta Andi Arief meminta maaf secara terbuka dan meralat pernyataannya itu.

Saat ditanya apakah pernyataan Andi Arief akan menghambat koalisi PAN dengan Demokrat, PKS, dan Gerindra, ia menjawab pernyataan tersebut bukan sikap resmi Demokrat.

"Kami bicara orang per orang, bukan institusi. Jadi yang menyampaikan hal tersebut adalah seorang individu dan itu lah yang kami akan mintakan pertanggungjawabannya," lanjut Eddy.

Sebelumnya, Andi Arief mengungkapkan koalisi yang dibangun partainya bersama Partai Gerindra terancam batal.

Menurut dia, ada perubahan sikap dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebabkan rencana koalisi terancam batal.

Bahkan, Andi Arief menuding Prabowo berubah sikap karena persoalan materi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X