Hakim MK Gugurkan Gugatan Pilkada Sinjai dan Padang Lawas

Kompas.com - 09/08/2018, 15:03 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Gambari diambil pada Selasa (10/10/2017). KOMPAS.com/FACHRI FACHRUDINGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Gambari diambil pada Selasa (10/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menggugurkan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan.

Hakim Konstitusi Anwar Usman sekaligus ketua sidang menyebutkan, pemohon tidak hadir tanpa terlebih dahulu memberikan alasan yang sah.

“Dengan demikian mahkamah berpendapat pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan pemohonnya sehingga permohonnya dinyatakan gugur,” ujar Anwar saat menyampaikan pembacaan keputusan atau ketetapan dismissal di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (9/8).

Baca juga: MK Tolak Gugatan Paslon Andi Sugiarti Mangun Karim-Andi Mappatoba

Sebelumnya, kata Anwar, panitera MK telah menerima permohonan tertanggal 9 Juli 2018, yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut dua yakni Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Mazda.

MK, kata Anwar, telah menyelenggarakan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui sidang panel pada 26 Juli 2018. Hal itu guna memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.

Namun, Sabirin-Andi tidak hadir tanpa memberikan alasan yang sah. Kemudian Kepaniteraan MK berupaya mengkonfirmasi kepada keduanya pada 26 Juli 2018 dan yang bersangkutan menyatakan tidak akan melanjutkan permohonannya.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilkada, KPU Painai Yakin Gugatan Pemohon Akan Ditolak MK

Sebelumnya, pemohon mengajukan permohonan pembatalan berita acara KPU Kabupaten Sinjai tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018.

Hal yang sama, MK juga menggugurkan gugatan pasangan calon Toni Rondi Tua -Syarifuddin HSB Pilkada kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Tahun 2018.

Pasalnya, pemohon tidak hadir dalam persidangan pendahuluan tanpa alasan yang sah dan patut.

“Permohonan dinyatakan gugur dengan merujuk pasal 30 ayat 1 Peraturan MK 5 2017 permohonan pemohon harus dinyatakan gugur,” ujar Anwar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Nasional
14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

Nasional
Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Nasional
Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X