Wiranto: Soal Pencalonan Sandiaga Uno, Saya Enggak Ikut Ribut...

Kompas.com - 09/08/2018, 14:51 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tak mau ikut masuk dalam kegaduhan politik yang terjadi jelang penutupan pendaftaran capres dan cawapres.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya wartawan terkait perlu atau tidaknya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta izin Presiden Joko Widodo sebelum maju sebagai cawapres di Pilpres 2019.

"Kalau menyangkut itu (pencalonan Sandiaga Uno), saya enggak terlalu ikut ribut, ikut gaduh juga enggak, karena memang ada aturan mainnya," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Baca juga: Sandiaga Kandidat Cawapres Prabowo, PAN Coba Bangun Poros Ketiga

"Pencalonan capres dan cawapres itu kan aturan mainnya kan ada, undang-undangnya ada, hukumnya ada, ikuti saja itu," kata dia.

Namun, Wiranto tidak secara tegas mengatakan bahwa pencalonan Sandiaga Uno sebagai cawapres harus meminta izin Presiden Jokowi atau tidak. Menurutnya, hal itu sudah ada di aturan.

Seperti diketahui, pelantikan gubernur dan wakil gubernur diakukan oleh presiden. Bila berhalangan, maka menteri dalam negeri bisa mewakili presiden untuk melantik.

Baca juga: Jika Sandiaga Cawapres, Siapa yang Jadi Wakil Gubernur DKI?

Sementara itu pada Senin (16/10/2017), Presiden Jokowi lah uang melantik secara langsung Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Merdeka, Jakarta.

Sandiaga Uno digadang-gadang akan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Nama itu mencuat sejak Rabu (8/8/2018) malam.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat ada tiga nama yang telah mengajukan surat keterangan tidak pailit hingga Kamis (9/8/2018).

Baca juga: Ke Ruangan Gubernur DKI, Sandiaga Bahas Isu Cawapres dengan Anies

Ketiga nama tersebut adalah Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno.

Surat tersebut merupakan salah satu syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

Kompas TV Anies mengaku tahu persis semua proses yang sedang terjadi terkait dengan pencalonan capres dan cawapres.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

Nasional
Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Nasional
Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Nasional
Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

Nasional
Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

Nasional
Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Nasional
Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Nasional
'Nusantara' untuk Siapa?

"Nusantara" untuk Siapa?

Nasional
RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

Nasional
Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Nasional
Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Nasional
Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.