Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Dalam Peperangan Kami Perlu Logistik

Kompas.com - 09/08/2018, 10:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, partainya telah membahas dan mempersiapkan logistik kampanye pemilu 2019 dengan baik.

Hal itu, menurut Fadli, penting untuk dibahas lantaran memengaruhi kemenangan pasangan capres dan cawapres yang akan mereka usung.

"Ya tentu lah, nanti butuh atribut, konsumsi, dan biaya kampanye. Masa sebuah pemenangan pilpres tidak bicarakan itu, pasti bicarakan itu. Tapi belum mengerucut kebutuhan-kebutuhannya. Kalau dari kandidat tidak ada masalah," kata Fadli di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Baca juga: Sekjen Gerindra Sebut Nama Cawapres Prabowo Tersisa AHY dan Sandiaga

Saat ditanya apakah penentuan cawapres pendamping Prabowo nantinya didasarkan pada jumlah logistik yang disumbangkan oleh kandidatnya, Fadli menjawab diplomatis.

"Saya kira enggak juga ya, tapi tentu kami perlu ada logistik. Dalam peperangan kami perlu logistik, dalam hal ini peperangan dalam tanda petik ya, pemilu. Tidak mungkin suatu kampanye (tanpa logistik). Di suatu tempat aja bisa memakan biaya," ujar Fadli lagi.

Namun, ia menambahkan, kesamaan visi dan misi dalam membangun Indonesia ke depan juga menjadi pertimbangan utama dalam penentuan cawapres pendamping Prabowo.

Baca juga: Kirim Surat ke SBY, Prabowo Jelaskan Dinamika Koalisi

Fadi mengatakan saat ini yang menjadi masalah utama bagi Indonesia ialah perekonomian yang terus memburuk.

Hal itu, kata Fadli, dapat dilihat dari harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapat pekerjaan saat ini.

"Koalisi dibangun dari sebuah komitmen bahwa kami ingin ada perubahan ke depan. Perubahan itu sesuai yang disampaikan masing-masing parpol bahwa kami ingin ada perubahan kepemimpian nasional, itu 2019 ganti presiden," ujar dia.

"Berangkatnya dari situ. Kemudian kami juga mendalami persoalan yang dihadapi masyarakat, dari sisi ekonomi, politik sosial budaya dan terutama dari concern kami adalah dari sisi ekonomi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com