Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Kami Tak Menerima Surat dari Prabowo

Kompas.com - 09/08/2018, 06:24 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan bahwa pertemuan sejumlah petinggi partai di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak membahas surat terkait dinamika koalisi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pada Rabu (8/8/2018) malam hingga Kamis (9/8/2018) dini hari, beberapa petinggi Partai Demokrat menggelar pertemuan di kediaman SBY, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief dan beberapa petinggi dewan pimpinan pusat lainnya.

"Kami tak tahu surat itu," ujar Hinca seusai pertemuan.

Baca juga: Tarik Ulur Cawapres Prabowo, antara Suara PKS, Demokrat, dan GNPF Ulama

Bahkan, Hinca menegaskan bahwa hingga Rabu malam partainya tidak menerima surat yang dikirimkan oleh Prabowo kepada SBY.

"Kami tidak menerima surat sama sekali. Tidak ada surat dari Prabowo yang kami terima. Clear ya itu. Jadi tidak ada surat prabowo yang kami terima," kata Hinca.

Sementara itu, menurut Syarief Hasan, para petinggi Partai Demokrat membahas beberapa hal yang menyangkut Pilpres 2019 dalam pertemuan tersebut.

Namun, ia tidak menjelaskan hal apa saja yang menjadi pembahasan.

"Ya tadi kami bahas menyangkut masalah Pilpres saja," kata Syarief.

Baca juga: Wasekjen Demokrat Andi Arief Ungkap Koalisi dengan Gerindra Terancam Batal

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mengirim surat kepada SBY. Isi surat yang dilayangkan pada Rabu (8/8/2018) itu menjelaskan soal dinamika koalisi. 

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa selama ini Gerindra sudah menjalin komunikasi yang baik dengan PKS dan PAN.

Prabowo juga menyampaikan ia telah menjalin komunikasi dengan para ulama dalam rangka menggalang dukungan di Pilpres 2019.

Baca juga: Kirim Surat ke SBY, Prabowo Jelaskan Dinamika Koalisi

Muzani menambahkan, SBY tak mempermasalahkan isi surat Prabowo tersebut. Ap lagi, lanjut Muzani, pada pertemuan antara Prabowo dan SBY Selasa (7/8/2018), keduanya tampak gembira.

"Dalam pertemuan sebelumnya, Pak SBY mengatakan soal wakil presiden diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Keputusan siapa pun yang diambil sebagai calon wakil presiden, Demokrat akan turut. Nah pak Prabowo belum mengambil keputusan," ujar Muzani di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (9/8/2018) dini hari.

"Inilah kira-kira yang akan didiskusikan oleh Pak Prabowo dengan Pak SBY, supaya kelanjutan koalisi ini bisa berhasil. Karena besok malam kami tunggu wakil presidennya Pak Prabowo akan segera kami umumkan," kata dia.

Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com