Kompas.com - 08/08/2018, 22:32 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan tiba di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan tiba di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku kecewa setelah gagal mempertemukan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Presiden Joko Widodo.

Padahal ia berharap ada kebersamaan yang terjalin antara Amien dan Jokowi.

"Ya tentu (kecewa), karena negeri ini tidak bisa dibangun satu kelompok saja. Harus ada kebersamaan. Kita perlu ada kebersamaan," kata Zulkifli dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (8/8/2018) malam.

Baca juga: Amien Rais Kembali Kritik Pemerintahan Jokowi

Zulkifli mengungkapkan, ia dan beberapa koleganya pernah beberapa kali mencoba mempertemukan Amien dan Jokowi dalam sejumlah kesempatan. Namun, upaya itu tak berhasil.

"Harusnya berjumpa di Yogyakarta, ditunda seminggu. Kita masih gembira. Ditunda lagi, masih gembira. Ditunda lagi, ya sudah," kata Zulkifli.

Ia tak tahu menahu mengapa Amien dan Jokowi tak bisa bertemu. 

"Wah, nanti tanyakan ke yang bersangkutan masing-masing," kata Zul.

Ia menilai, kritik yang dilontarkan Amien Rais terhadap Jokowi merupakan gayanya yang lugas, tajam dan tegas. Zul mengakui kritikan Amien bisa membuat pihak-pihak tertentu menjadi risih. Namun kritik disampaikan guna memunculkan perbaikan.

"Dulu juga Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pas kunjungan ke Yogyakarta pernah berdiskusi panjang dan bisa memahami satu dengan lain. 'Oh Pak Amien begini, cara menyampaikannya begini'," kata dia.

Ketua MPR itu pada dasarnya ingin setiap tokoh yang dipertemukan bisa membawa pesan kepada publik agar kontestasi politik berjalan dengan kondusif.

Baca juga: Kritik Amien Rais untuk Jokowi, dari Kondisi Ekonomi hingga Demokrasi

Ia juga tak ingin persaingan yang tajam pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu terulang di Pilpres 2019.

"Selain sebagai Ketum PAN, saya kan juga Ketua MPR. Sudahlah pertandingan seperti Pilgub DKI jangan terulang lagi. Kita bertanggung jawab ke anak-anak kita. Jangan lah memberikan pendidikan yang tidak baik," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X