Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Ada Dinamika di PBNU Terkait Cawapres Jokowi

Kompas.com - 08/08/2018, 22:03 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyebut ada dinamika di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pemilihan calon wakil presiden bagi Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi isu bahwa PBNU keberatan apabila Mahfud MD dipilih sebagai cawapres Jokowi.

"Ini kan dinamika yang biasa terjadi jelang penetapan. Kami mendengarkan, memperhatikan hal tersebut," kata Hasto di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Menurut Hasto, koalisi Jokowi tentunya akan mendengar masukan yang berkembang dari berbagai pihak, termasuk dari PBNU.

Baca juga: Romy: Cawapres Jokowi Berinisial M

Menurut dia, Megawati Soekarnoputri juga terus melakukan komunikasi intensif dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin.

Apalagi, ketiganya bersama Mahfud MD juga sama-sama bertugas sebagai Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).

"Sehingga seluruh aspirasi tentu saja itu bagian dari dinamika politik menjelang penetapan capres cawapres, dan itu menjadi biasa," kata dia.

Mengenai sosok Mahfud yang dianggap tidak mewakili NU, Hasto enggan berkomentar. Ia mengaku tidak bisa memberikan penilaian apakah seorang mewakili NU atau tidak.

Sementara saat ditanya apakah nama Mahfud MD yang belakangan menguat akan dievaluasi karena dinamika yang terjadi di PBNU, menurut Hasto, hal tersebut kembali kepada Jokowi.

"Pada prinsipnya kami hormati hak politik presiden, siapapun yang jadi pendamping Jokowi harus bisa kerja sama dengan baik," ujarnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin mengatakan jika calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo bukan kader NU, maka NU memiliki opsi untuk tidak menyukseskannya.

Baca juga: Sinyal dari Romahurmuziy, Apakah Mahfud MD Cawapres Jokowi?

Hal tersebut disampaikan saat pertemuan elite-elite NU di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (8/8/2018) sore. Pertemuan dihadiri oleh Ketua PBNU Said Aqil, Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Kalau Cawapres bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut 'tali wondo' menyukseskan," ujar Robikin seperti seperti dikutip tribunnews.com.

Sementara itu, Said Aqil menegaskan bahwa Mahfud bukan lah kader NU. Dia mengatakan, sosok Mahfud bukan dan belum pernah menjadi kader NU walaupun latar belakang keluarganya secara budaya masuk dalam lingkup NU.

"Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU. Di PBNU juga belum pernah, walaupun background keluarganya NU secara kultural NU, tapi belum pernah jadi aktivis NU. Beda dengan Sekjen (PBNU)," terangnya.

Kompas TV Jokowi juga masih enggan menjelaskan rencana pertemuannya dengan Ketua Umum Parpol pendukunganya nanti malam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com