LSM Internasional Berdatangan, BNPB Sebut Masih Mampu Atasi Dampak Gempa Lombok

Kompas.com - 08/08/2018, 19:05 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bantuan bagi para korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus mengalir dari berbagai pihak.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) berskala internasional termasuk salah satu pihak yang ikut membantu. Beberapa sudah mengirimkan bantuan, bahkan sudah berada di lapangan untuk membantu korban gempa.

Sayangnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bantuan tersebut menyalahi regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Ada beberapa LSM internasional yang mulai masuk ke Lombok, dan pemerintah daerah kesulitan, mengapa tiba-tiba nyelonong ke Lombok?," ujar Sutopo saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (8/8/2018).

Baca juga: Pasca-gempa Lombok, Menpar Sebut 6.000 Wisatawan Asing Dievakuasi

Sutopo menjelaskan bahwa pemberian bantuan memiliki tata caranya sendiri yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Regulasi yang dimaksudnya adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat.

Dalam peraturan tersebut tertulis, pemicu masuknya bantuan kemanusiaan internasional adalah dampak bencana melampaui kemampuan pemerintah untuk menanganinya.

Baca juga: Mensos: Presiden Berikan Bantuan hingga Rp 50 Juta untuk Rehabilitasi Rumah Korban Gempa Lombok

Sutopo mengatakan bahwa kenyataannya pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani kerusakan akibat gempa Lombok.

"Melihat kapasitas nasional mencukupi, baik personel, logistik, pendanaan, kita masih mampu mengatasi dampak gempa Lombok," jelas Sutopo.

Permintaan pemerintah

Alasan kedua yang dapat menjadi pemicu masuknya bantuan internasional seperti tertuang dalam peraturan tersebut, adalah pernyataan presiden RI untuk menerima bantuan dari luar.

Baca juga: Evakuasi Pascagempa Lombok Selesai, Total 8.381 Orang Keluar dari 3 Gili

Untuk alasan tersebut, Sutopo kembali menegaskan bahwa pemerintah belum menyatakan permintaan serupa.

"Sampai saat ini presiden belum atau tidak menyampaikan permintaan bantuan kemanusiaan internasional, berarti tidak boleh warga negara internasional langsung masuk di lombok sana," tegasnya saat konferensi pers.

Larangan tersebut juga berlaku bagi LSM internasional yang telah memiliki afiliasi di Indonesia.

Baca juga: Tenda Pengungsi Gunung Agung Ditarik untuk Sekolah Darurat di Lombok

Begitu pula bagi LSM internasional yang diundang oleh organisasi lokal, peraturan tersebut tetap berlaku.

Sementara itu, bagi mereka yang terlanjur berada di Lombok, tidak diperbolehkan untuk turun ke lapangan.

Sutopo mengatakan, para anggota LSM internasional tersebut tidak diizinkan membantu di lapangan sampai presiden menyampaikan permintaan bantuan internasional tersebut.

Baca juga: Lima Pesawat TNI AU Bawa Bantuan Logistik untuk Korban Gempa di Lombok

Hal itu berbeda dengan LSM lokal. Mereka diperkenankan untuk membantu korban gempa Lombok tanpa ada regulasi yang mengikat.

"Di mana mereka itu termasuk kategorisasi ormas (organisasi masyarakat) Indonesia itu boleh, jadi in house country," jelas Biro Hukum dan Kerja sama Internasional BNPB Ruki, dalam konferensi pers yang sama.

Baca juga: Update Korban Gempa Lombok: 131 Meninggal, 1.447 Luka Berat

Seperti diketahui, gempa bermagnitudo 7 mengguncang NTB, Minggu (5/8/2018), pukul 18.46 WIB. BNPB mendata, lokasi paling parah terdampak gempa adalah Lombok Utara.

Data terakhir dari BNPB per Rabu (8/8/2018) pukul 12.00, terdapat 131 korban meninggal dunia, 1.477 orang mengalami luka berat, dan 156.003 pengungsi.

Data tersebut masih bersifat sementara. BNPB memprediksi jumlah korban akibat bencana tersebut masih akan bertambah. Saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan proses evakuasi.

Kompas TV Sejumlah relawan dari organisasi amal Rabu (8/8) pagi menggelar sesi pemulihan trauma bagi para korban gempa.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Nasional
Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Nasional
Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

"Outbreak" Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

Nasional
Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Nasional
Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Nasional
Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Nasional
Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Nasional
Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Nasional
Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Nasional
Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X