Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Informasi soal Jutaan TKA di Morowali

Kompas.com - 08/08/2018, 14:56 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan bahwa informasi yang menyebar di media sosial melalui unggahan status sejumlah akun dan video yang beredar mengenai jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Morowali yang mencapai jutaan orang adalah hoaks.

Narasi yang beredar

Informasi soal jumlah TKA di Morowali mencapai jutaan orang telah beredar sejak Mei 2018. Beberapa akun mengunggah status soal itu. Sejumlah video juga beredar, dan berkembang di dunia maya.

Salah satu video soal TKA di Morowali. Pemerintah menyatakan bahwa informasi soal jutaan TKA di Morowali adalah hoaks.Youtube Salah satu video soal TKA di Morowali. Pemerintah menyatakan bahwa informasi soal jutaan TKA di Morowali adalah hoaks.

Disebutkan bahwa jutaan tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok, menyerbu kawasan Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.

Konfirmasi

Pada Selasa (7/8/2018), diadakan rapat koordinasi antara Kepala Staf Presiden Moeldoko yang bertempat di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, dengan CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park Alexander Barus di Sulawesi Tengah, melalui konferensi video.

Moeldoko menyatakan, informasi yang beredar adalah hoaks.

"Sudah terbukti tadi kan, ternyata tidak seperti yang selama ini digembar-gemborkan ada jutaan tenaga kerja asing dan seterusnya, hoaks," kata dia.

Sementara itu, Alexander Barus menghadirkan sejumlah wartawan yang melakukan investigasi di kawasan industri Morowali.

David Eka Setiabudi, jurnalis Bisnis Indonesia, misalnya. Kepada Moeldoko, ia mengatakan bahwa ada tenaga kerja asing di kawasan industri Morowali. Namun, jumlahnya sangat sedikit dan mereka bukan bekerja untuk pekerjaan kasar.

Catatan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park sendiri, tenaga kerja asing yang bekerja di wilayahnya berjumlah 3.291 orang.

Adapun, total jumlah pekerja yang beraktivitas di sana, berjumlah 25.000.

Dengan demikian, persentase tenaga kerja asing di sana hanya 10,9 persen dari total tenaga kerja keseluruhan.

Moeldoko pun meminta agar isu serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia segera dihentikan.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang juga hadir dalam rapat itu, mengatakan, proporsi TKA dan tenaga lokal di Morowali masih ideal karena lapangan kerja untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) jauh lebih tinggi.

"Itu artinya kawasan Industri di Morowali membuka perluasan kesempatan kerja untuk TKI sekaligus juga memberikan kesempatan untuk transfer pengetahuan dan teknologi sehingga TKI bisa memiliki kompetensi lebih baik," ujar Hanif.

Menaker menambahkan, dengan adanya pengakuan wartawan tersebut, maka isu jutaan TKA di Morowali sudah selesai.

"Ini saya anggap isu jutaan TKA sudah selesai, case closed," ujar Menaker Hanif.

Pernyataan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo, melalui akun resmi Twitter-nya, @jokowi, Rabu (8/8/2018), juga mengunggah status yang mengklarifikasi soal serbuan TKA di Morowali.

"Tidak benar ada serbuan jutaan TKA dari Tiongkok di Morowali, Sulawesi Tengah. Jumlah TKA di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park ada 3.121 orang, pekerja lokal 25.447 orang. Jadi jumlah TKA hanya 10,9% seluruh pekerja. Standar gaji TKA dan TKI di sana pun sama belaka," demikian twit Jokowi.

Selengkapnya, baca:

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com