Sanggup Tangani Korban Bencana Lombok, Pemerintah Belum Minta Bantuan Negara Lain

Kompas.com - 07/08/2018, 21:52 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia belum meminta bantuan kemanusiaan kepada negara lain untuk korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani bencana ini.

"Untuk penanganan gempa Lombok, sampai saat ini pemerintah Indonesia tidak atau belum menyampaikan permintaan bantuan internasional," ujar Sutopo di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018).

"Kami (pemerintah) sanggup untuk menangani dampak gempa ini, bahkan sampai recovery nanti, baik personel, pendanaan, material, semuanya cukup," kata dia.

Baca juga: BNPB Prediksi Kerugian Akibat 2 Gempa Lombok Capai Rp 1 Triliun

Namun, pemerintah terbuka jika ada negara tetangga yang ingin mengirimkan bantuan.

Sampai saat ini, pemerintah sudah mendapatkan tawaran bantuan dari Australia, Singapura, dan Malaysia sebagai bentuk solidaritas kepada Pemerintah Indonesia.

Akan tetapi, negara yang ingin mengirimkan bantuan harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan bantuan tersebut nantinya akan menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan BNPB.

"Bantuannya nanti akan kami berikan jenis-jenisnya, tidak sembarang bantuan kita terima, tetapi yang diperlukan masyarakat yang terkena dampak gempa di Lombok," ujar Sutopo.

Untuk saat ini, bantuan logistik masih terus dikirimkan kepada korban di Lombok.

Namun, Sutopo menyebutkan jumlah bantuan masih belum sebanding dengan banyaknya korban dan pengungsi.

Ditambah lagi dengan akses yang terbatas serta banyaknya fasilitas umum yang rusak membuat masalah pemberian bantuan semakin runyam.

Baca juga: Indonesia Rawan Bencana, Pelajari Buku Saku dari BNPB

Sutopo menyebutkan, korban terdampak bencana masih membutuhkan banyak bantuan, terutama terkait kebutuhan sehari-hari.

"Masyarakat sampai sekarang masih memerlukan bantuan, kebutuhan-kebutuhan mendasar artinya makanan siap saji, air mineral, air bersih, layanan kesehatan, baik tenaga medisnya, dan obat-obatan," ujar Sutopo.

"Mereka juga memerlukan tenda, terpal, selimut, pakaian, makanan untuk anak-anak, makanan tambahan gizi," tuturnya.

Seperti diketahui, gempa bermagnitudo 7 mengguncang NTB, Minggu (5/8/2018) pukul 18.46 WIB. Gempa bumi tersebut terasa hingga ke Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Sampai dengan siang ini, bencana tersebut diketahui telah menelan 105 korban jiwa. Selain itu, terdapat 236 orang luka-luka dan ribuan orang yang masih mengungsi.

Sutopo memprediksi jumlah tersebut akan terus bertambah sebab proses evakuasi masih terus dilaksanakan.

Kompas TV Gempa yang terjadi di Lombok akibat bergesernya sesar aktif patahan Lombok.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.