Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanggup Tangani Korban Bencana Lombok, Pemerintah Belum Minta Bantuan Negara Lain

Kompas.com - 07/08/2018, 21:52 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia belum meminta bantuan kemanusiaan kepada negara lain untuk korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani bencana ini.

"Untuk penanganan gempa Lombok, sampai saat ini pemerintah Indonesia tidak atau belum menyampaikan permintaan bantuan internasional," ujar Sutopo di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018).

"Kami (pemerintah) sanggup untuk menangani dampak gempa ini, bahkan sampai recovery nanti, baik personel, pendanaan, material, semuanya cukup," kata dia.

Baca juga: BNPB Prediksi Kerugian Akibat 2 Gempa Lombok Capai Rp 1 Triliun

Namun, pemerintah terbuka jika ada negara tetangga yang ingin mengirimkan bantuan.

Sampai saat ini, pemerintah sudah mendapatkan tawaran bantuan dari Australia, Singapura, dan Malaysia sebagai bentuk solidaritas kepada Pemerintah Indonesia.

Akan tetapi, negara yang ingin mengirimkan bantuan harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan bantuan tersebut nantinya akan menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan BNPB.

"Bantuannya nanti akan kami berikan jenis-jenisnya, tidak sembarang bantuan kita terima, tetapi yang diperlukan masyarakat yang terkena dampak gempa di Lombok," ujar Sutopo.

Untuk saat ini, bantuan logistik masih terus dikirimkan kepada korban di Lombok.

Namun, Sutopo menyebutkan jumlah bantuan masih belum sebanding dengan banyaknya korban dan pengungsi.

Ditambah lagi dengan akses yang terbatas serta banyaknya fasilitas umum yang rusak membuat masalah pemberian bantuan semakin runyam.

Baca juga: Indonesia Rawan Bencana, Pelajari Buku Saku dari BNPB

Sutopo menyebutkan, korban terdampak bencana masih membutuhkan banyak bantuan, terutama terkait kebutuhan sehari-hari.

"Masyarakat sampai sekarang masih memerlukan bantuan, kebutuhan-kebutuhan mendasar artinya makanan siap saji, air mineral, air bersih, layanan kesehatan, baik tenaga medisnya, dan obat-obatan," ujar Sutopo.

"Mereka juga memerlukan tenda, terpal, selimut, pakaian, makanan untuk anak-anak, makanan tambahan gizi," tuturnya.

Seperti diketahui, gempa bermagnitudo 7 mengguncang NTB, Minggu (5/8/2018) pukul 18.46 WIB. Gempa bumi tersebut terasa hingga ke Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Sampai dengan siang ini, bencana tersebut diketahui telah menelan 105 korban jiwa. Selain itu, terdapat 236 orang luka-luka dan ribuan orang yang masih mengungsi.

Sutopo memprediksi jumlah tersebut akan terus bertambah sebab proses evakuasi masih terus dilaksanakan.

Kompas TV Gempa yang terjadi di Lombok akibat bergesernya sesar aktif patahan Lombok.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com