Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tetap Dukung Prabowo jika Pilih Abdul Somad sebagai Cawapres

Kompas.com - 07/08/2018, 21:43 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, partainya tak keberatan jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memilih Ustaz Abdul Somad sebagai calon wakil presiden.

Menurut Sohibul, PKS tetap mendukung Prabowo, apabila calon presiden pada Pemilu 2014 itu memilih Abdul Somad sesuai rekomendasi pada pertemuan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

"Siapapun nanti yang akhirnya menjadi cawapres Prabowo tentu masuk dalam koridor keputusan ini," ujar Sohibul saat memberikan keterangan di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Gerindra: Ulama GNPF Sampaikan, Ustaz Abdul Somad Bersedia Jadi Cawapres Prabowo

Sebelumnya, GNPF Ulama merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad sebagai calon wakil presiden.

Sohibul menegaskan bahwa musyawarah istimewa Majelis Syuro PKS memutuskan untuk menyetujui dan mengawal hasil rekomendasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama terkait proses pencapresan pada Pilpres 2019.

Ia pun mengaku hingga saat ini tetap menjalin komunikasi dengan Abdul Somad.

"Keputusan GNPF itu ada dua pasangan. Kami mendukung keputusan itu," kata Sohibul.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan isi pertemuan antara Prabowo Subianto dan sejumlah ulama dan tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama pada Senin (6/8/2018) malam.

Baca juga: Selasa Malan Ini, Sandiaga Uno Bertemu Pimpinan PKS

Menurut dia, sejumlah ulama dan tokoh GNPF mendorong agar Prabowo memilih Ustaz Abdul Somad sebagai calon wakil presiden (cawapres). Tak hanya itu, Prabowo juga diberi informasi lain.

"Menurut info yang kami dapatkan, ulama menyampaikan bahwa Ustaz Abdul Somad sudah bersedia maju menjadi cawapres Pak Prabowo," ujarnya di Hotel Ibis Budget, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Kompas TV pertemuan membahas pertimbangan hasil Ijtima Ulama terkait rekomendasi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Abdul Somad sebagai Cawapres Prabowo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com