Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Koalisi Jokowi Tambah Satu Partai, PPP Sebut Tak Sulit Capai Sepakat

Kompas.com - 07/08/2018, 18:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan, tak masalah jika nantinya koalisi pengusung Presiden Joko Widodo ditambah satu partai sehingga berisi sepuluh partai.

Saat ini, koalisi Jokowi berisikan sembilan partai yakni PDI-P, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI.

Arsul menambahkan, jika nantinya ada satu partai yang bergabung maka tak akan mengubah konfigurasi dan kesepakatan yang telah disepakati sembilan partai.

"Enggak (mengubah kesepakatan)," kata Arsul di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Koalisi Jokowi Siapkan 25 Juru Bicara dari Masing-masing Partai

Ia meyakini, meski ditambah satu partai, koalisi pengusung Jokowi tidak akan pecah. Sebab, sembilan partai yang bergabung saat ini sudah menyepakati dua hal penting yang membuat mereka tetap solid.

Pertama, kesembilan partai sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan sosok calon wakil presiden.

Kedua, mereka juga sepakat untuk tidak membahas jatah menteri yang akan didapat nantinya jika Jokowi menang pada Pilpres 2019.

Arsul meyakini koalisi Jokowi tetap solid meskipun ditambah satu partai baru. Asalkan, kata Arsul, partai tersebut juga menyepakati dua hal tadi, sebagaimana telah disepakati sembilan partai yang telah lebih dulu bergabung.

"Enggak masalah asal yang masuk baru itu menyesuaikan dengan kultur, dengan apa yang sudah kami jalani, yang sudah kami bangun," ujar Arsul.

"Tetapi kalau misalnya ada partai baru masuk kemudian menuntut, 'saya baru mau masuk kalau saya dapat portofolio sekian-sekian', nah itu yang kami keberatan," kata dia.

Baca juga: Alasan Koalisi Jokowi Rekrut 225 Juru Bicara di Tim Kampanye Nasional

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya mengisyaratkan adanya partai yang akan bergabung ke dalam koalisi pengusung Presiden Joko Widodo. Dengan demikian jumlah partai pengusung dan pendukung dimungkinkan bertambah menjadi 10.

"Insya Allah kata teman-teman sekjen bisa jadi 10 (partai), kira-kira seperti itu. Jadi penjelasan tadi sudah sangat gamblang," kata Hasto di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Namun, Hasto enggan mengungkapkan partai yang dimaksud yang akan bergabung ke dalam koalisi pengusung Jokowi.

Ia menambahkan, kejelasan terkait partai mana yang dimungkinkan bergabung ke dalam koalisi pengusung Jokowi akan terlihat nanti.

"Jadi Insya Allah, kata teman-teman sekjen (partai koalisi Jokowi), bisa jadi 10 (partai)," kata Hasto.

Kompas TV Sembilan Sekjen Parpol pengusung Joko Widodo kembali bertemu Senin (6/8) malam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com