Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra Sebut Anies Baswedan Masih Masuk Daftar Cawapres Prabowo

Kompas.com - 07/08/2018, 18:11 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum terlempar dari daftar calon wakil presiden (cawapres) pendamping ketua umumnya, Prabowo Subianto.

Andre bahkan mengungkapkan, potensi Anies dipilih oleh Prabowo sebagai cawapres sama kuat dengan kandidat lainnya.

"Mas Anies Baswedan punya potensi yang sama," ujar Andre, usai acara diskusi di Hotel Ibis Budget, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Andre mengatakan, potensi Anies sama kuat dengan politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ustaz Abdul Somad, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Baca juga: Soal Pilihan Cawapres, Prabowo Pertimbangkan Soliditas Partai Koalisi

Saat ditanya siapa pihak yang mengusulkan nama Anies Baswedan sebagai cawapres Prabowo, Andre menyebut usulan itu berasal dari sejumlah pihak.

"Jadi Pak Prabowo ini menyerap aspirasi masyarakat. Pak Prabowo bertemu banyak tokoh, banyak kelompok masyarakat dan menyerap aspirasi termasuk ada nama Mas Anies," kata dia.

Seperti diketahui, empat kandidat cawapres Prabowo merupakan usulan sejumlah pihak. AHY diusulkan Partai Demokrat, Salim Segaf diusulkan PKS, Zulkifli Hasan diusulkan PAN, dan Ustaz Abdul Somad usulan ijtima ulama.

"Inilah calon-calon yang sedang digodok oleh pimpinan partai koalisi, mudah-mudahan dalam dua hari ke depan sudah ada keputusan yang dipilih oleh Pak Prabowo," ucap Andre.

Baca juga: Cawapres Prabowo Mengerucut Jadi Dua Nama

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sendiri sebelumnya telah menyebut bahwa cawapres pendamping Prabowo telah mengerucut ke dua nama.

Kedua nama bakal cawapres pendamping Prabowo itu terus dibahas bersama partai koalisi, yakni PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Namun, Muzani enggan membeberkan dua nama yang dikerucutkan menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo itu.

Kompas TV pertemuan membahas pertimbangan hasil Ijtima Ulama terkait rekomendasi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Abdul Somad sebagai Cawapres Prabowo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com