Petisi Online Digagas untuk Hentikan Pembangunan di Pulau Komodo

Kompas.com - 07/08/2018, 11:02 WIB
Petisi online di Change.org untuk menghentikan pembangunan investor di Pul;au Rinca dan Pulau Padar sebagai habitat Komodo. Change.org/Cilfia DewiPetisi online di Change.org untuk menghentikan pembangunan investor di Pul;au Rinca dan Pulau Padar sebagai habitat Komodo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebuah petisi online bertajuk ‘Stop tipu daya atas nama konservasi’ digalang warganet bernama Cilfia Dewi lewat laman Change.org.

Petisi online yang mulai digagas pada Senin (6/8/2018) ini ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan taman nasional Komodo.

Para pemangku kepentingan itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Penanaman Modal, dan Balai Taman Nasional Komodo.

Baca juga: Luna Maya dan Sejumlah Selebritas Indonesia Serukan Save Komodo

Dalam petisinya, Dewi mengajak masyarakat memberikan suara untuk menghentikan proses pengelolaan wilayah Pulau Padar dan Rinca agar komodo dapat hidup di habitat alaminya tanpa sentuhan pembangunan.

“Rencana pengelolahan 300 hektar di Pulau Padar dan 22,1 hektar di Pulau Rinca, bagaimana mungkin Taman Nasional Komodo dari kawasan konservasi kemudian akan berubah menjadi destinasi investasi oleh para pihak investor yang berkepentingan,” tulis Dewi dalam petisinya.

Area di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi lokasi pembangunan sarana penunjang wisata yakni restoran.Istimewa Area di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi lokasi pembangunan sarana penunjang wisata yakni restoran.

Menurutnya, komodo merupakan hewan purba endemik Indonesia yang harus dilestarikan keberadaannya. 

Taman nasional semestinya menjadi tempat aman bagi komodo itu hidup dan berkembang biak.

Namun saat ini wilayah taman nasional itu justru akan dikelola investor yang akan mendirikan berbagai bangunan.

Baca juga: Rencana Pembangunan Penginapan dan Restoran di TN Komodo Tuai Protes di Media Sosial

Rencana tersebut secara tidak langsung akan mengganggu dan mengancam habitat kadal raksasa ini.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, hingga Selasa (7/8/2018) pukul 10.30 petisi online ini sudah ditandatangi lebih dari 42.800 orang.

Dapur umum ranger di TN Komodo, Pulau Rinca, NTT. Tempat favorit komodo untuk berkumpul.Kompas.com/Silvita Agmasari Dapur umum ranger di TN Komodo, Pulau Rinca, NTT. Tempat favorit komodo untuk berkumpul.

Beberapa netizen yang menandatangani petisi ini juga meninggalkan komentar, salah satunya adalah Fani Aulia.

“Saya ingin anak cucu saya kelak bisa melihat komodo dari habitat aslinya! Bukan dari kebun binatang! Biarkan Taman Nasional Komodo menjadi habitat asli yang menjadi ikon Indonesia! Komodo tak perlu resort cantik apalagi resort mewah!!,” tulisnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Nasional
Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Nasional
Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Nasional
KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

Nasional
UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

Nasional
DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

Nasional
Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Nasional
Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Nasional
Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Nasional
Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Nasional
Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

Nasional
Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.