Petisi Online Digagas untuk Hentikan Pembangunan di Pulau Komodo

Kompas.com - 07/08/2018, 11:02 WIB
Petisi online di Change.org untuk menghentikan pembangunan investor di Pul;au Rinca dan Pulau Padar sebagai habitat Komodo. Change.org/Cilfia DewiPetisi online di Change.org untuk menghentikan pembangunan investor di Pul;au Rinca dan Pulau Padar sebagai habitat Komodo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebuah petisi online bertajuk ‘Stop tipu daya atas nama konservasi’ digalang warganet bernama Cilfia Dewi lewat laman Change.org.

Petisi online yang mulai digagas pada Senin (6/8/2018) ini ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan taman nasional Komodo.

Para pemangku kepentingan itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Penanaman Modal, dan Balai Taman Nasional Komodo.

Baca juga: Luna Maya dan Sejumlah Selebritas Indonesia Serukan Save Komodo

Dalam petisinya, Dewi mengajak masyarakat memberikan suara untuk menghentikan proses pengelolaan wilayah Pulau Padar dan Rinca agar komodo dapat hidup di habitat alaminya tanpa sentuhan pembangunan.

“Rencana pengelolahan 300 hektar di Pulau Padar dan 22,1 hektar di Pulau Rinca, bagaimana mungkin Taman Nasional Komodo dari kawasan konservasi kemudian akan berubah menjadi destinasi investasi oleh para pihak investor yang berkepentingan,” tulis Dewi dalam petisinya.

Area di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi lokasi pembangunan sarana penunjang wisata yakni restoran.Istimewa Area di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi lokasi pembangunan sarana penunjang wisata yakni restoran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, komodo merupakan hewan purba endemik Indonesia yang harus dilestarikan keberadaannya. 

Taman nasional semestinya menjadi tempat aman bagi komodo itu hidup dan berkembang biak.

Namun saat ini wilayah taman nasional itu justru akan dikelola investor yang akan mendirikan berbagai bangunan.

Baca juga: Rencana Pembangunan Penginapan dan Restoran di TN Komodo Tuai Protes di Media Sosial

Rencana tersebut secara tidak langsung akan mengganggu dan mengancam habitat kadal raksasa ini.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, hingga Selasa (7/8/2018) pukul 10.30 petisi online ini sudah ditandatangi lebih dari 42.800 orang.

Dapur umum ranger di TN Komodo, Pulau Rinca, NTT. Tempat favorit komodo untuk berkumpul.Kompas.com/Silvita Agmasari Dapur umum ranger di TN Komodo, Pulau Rinca, NTT. Tempat favorit komodo untuk berkumpul.

Beberapa netizen yang menandatangani petisi ini juga meninggalkan komentar, salah satunya adalah Fani Aulia.

“Saya ingin anak cucu saya kelak bisa melihat komodo dari habitat aslinya! Bukan dari kebun binatang! Biarkan Taman Nasional Komodo menjadi habitat asli yang menjadi ikon Indonesia! Komodo tak perlu resort cantik apalagi resort mewah!!,” tulisnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Nasional
Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Nasional
Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Nasional
TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

Nasional
Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Nasional
Periksa Catatan Keuangan, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Periksa Catatan Keuangan, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Nasional
Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Nasional
Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.