Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/08/2018, 10:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Penentuan calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto belum mencapai titik temu.

Hal ini yang membuat koalisi pengusung Prabowo relatif mandek dalam persiapan Pilpres 2019.

Jika kubu Presiden Joko Widodo sudah disibukkan dengan penyusunan struktur tim kampanye nasional serta visi-misi pemerintahan dalam Nawacita Jilid II, perbincangan kubu Prabowo masih berkutat pada topik cawapres.

Belakangan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan sosok cawapres Prabowo mengerucut menjadi dua nama.

Baca juga: Prabowo Sebut Pembahasan Cawapres Masih Cair

Namun, ia enggan mengungkapkan dua nama yang telah dikerucutkan menjadi cawapres pendamping Prabowo.

"Pembicaraan sampai dengan tadi malam, (calon) wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo sudah mulai mengerucut dua nama," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Sebelumnya tersisa empat nama yang disebut bakal menjadi cawapres Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Partai Demokrat mengusulkan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Baca juga: Cawapres Prabowo Mengerucut Jadi Dua Nama

Sementara itu, PKS dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mengusulkan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Di sisi lain, anggota tim pemenangan Prabowo di Pilpres 2019, Muhammad Taufik, menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga masih dipertimbangkan sebagai kandidat cawapres.

Di tengah ketidakpastian siapa cawapres yang akan dipilih, beberapa partai koalisi terlihat gusar.

Koalisi mentok

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dengan gamblang mengakui koalisi mentok karena masing-masing partai masih bersikukuh menginginkan kadernya menjadi cawapres Prabowo.

Baca juga: Demokrat: Koalisi Mentok, PAN dan PKS Belum Legawa soal Cawapres Prabowo

Namun demikian, Demokrat juga tak menampik besarnya peluang AHY menjadi cawapres bagi Prabowo dengan alasan mampu mendongkrak elektabilitas Prabowo.

"AHY tentu punya peluang besar," kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand melalui pesan singkat, Jumat (3/8/2018).

Sementara itu, PKS juga berharap Salim dipilih menjadi cawapres Prabowo. Terlebih Salim direkomendasikan pula oleh GNPF Ulama sebagai cawapres Prabowo.

Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin berharap Gerindra akan memilih kader dari PKS sebagai cawapres sebab selama ini kedua partai telah menjalin komunikasi politik yang intensif.

"Buat kami sejak awal menyerahkan hal itu kepada Gerindra dan pak Prabowo. Jadi siapa pun yang mencalonkan tidak masalah, yang penting cawapres dari PKS. Jangan sampai pacaran dengan siapa, nikahnya dengan siapa," kata Suhud.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Tokoh GNPF Tanyakan Sikap Koalisi soal Rekomendasi Ulama

Yang terbaru, giliran GNPF Ulama yang menanyakan sikap koalisi Prabowo terkait dua nama yang mereka rekomendasikan sebagai cawapres, yakni Salim dan Abdul Somad.

Mereka menemui Prabowo di kediaman mantan Pangkostrad itu, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/8/2018) malam.

"Pada prinsipnya Pak Prabowo sangat menghormati dan menghargai apa yang sudah dihasilkan oleh ijtima (pertemuan) ulama (GNPF)," ujar Muzani seusai pertemuan.

Namun, Prabowo belum mengambil sikap atas hasil rekomendasi itu. Muzani mengatakan, figur cawapres pendamping Prabowo masih harus dikonsultasikan dengan partai calon mitra koalisi, yakni PKS, PAN, dan Demokrat.

"Kedatangan mereka untuk menanyakan bagaimana hasil pembicaraan dengan partai. Tadi Pak Prabowo menjelaskan bahwa pembicaraan sudah mulai dilakukan dan masih membutuhkan waktu kira-kira satu atau dua hari ini lagi," kata Muzani.

"Insya Allah pada waktu yang tepat beliau akan sampaikan apa hasil kesimpulannya," ucapnya.

Prabowo minta waktu

Prabowo mengaku masih terus membicarakan hasil rekomendasi para ulama dengan partai calon mitra koalisi.

Baca juga: Soal Cawapres, Prabowo Minta GNPF Berikan Kesempatan Parpol Bermusyawarah

Ia juga meminta GNPF memberikan waktu bagi koalisi untuk bermusyawarah dan membiarkan mekanisme politik berjalan.

"Tentunya ini semua berharap ada keputusan. Tapi saya mengatakan, ini proses musyawarah berjalan. Kita terus mencari yang terbaik," ujar Prabowo kepada wartawan seusai pertemuan.

"Saya sampaikan ke kawan-kawan (GNPF) tolonglah kasih kesempatan ke saya untuk musyawarah dan mekanisme politik di Indonesia berjalan," ucapnya.

Namun, Muzani mengatakan, Prabowo sangat mempertimbangkan faktor soliditas partai calon mitra koalisi dalam memilih figur cawapres.

Sehingga penentuan cawapres pendamping Prabowo pada Pilpres 2019 cukup memakan waktu lama.

"Pertimbangan pertama adalah bagaimana soliditas koalisi ini bisa tetap bertahan. Itulah yang mau kita hargai dari proses itu sehingga ini memerlukan waktu lebih lama, harus lebih sabar," ujar Muzani saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/8/2018).

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Lebih dari 1.900 Jenazah WNI Korban TPPO Dipulangkan ke Tanah Air dalam Setahun

Mahfud: Lebih dari 1.900 Jenazah WNI Korban TPPO Dipulangkan ke Tanah Air dalam Setahun

Nasional
Mahfud Sebut Kasus TPPO Sulit Ditangani karena Ada 'Backing': Presiden Minta Semua Ditindak

Mahfud Sebut Kasus TPPO Sulit Ditangani karena Ada "Backing": Presiden Minta Semua Ditindak

Nasional
Survei Populi Center: Mayoritas Publik Bakal Pilih Capres yang Teruskan Program Jokowi

Survei Populi Center: Mayoritas Publik Bakal Pilih Capres yang Teruskan Program Jokowi

Nasional
Gerindra Tak Masalah Jokowi Cawe-cawe Politik untuk Bangsa dan Negara

Gerindra Tak Masalah Jokowi Cawe-cawe Politik untuk Bangsa dan Negara

Nasional
PAN Sebut Zulhas Belum Tentukan Sikap Soal Wacana Pengusungannya dengan Airlangga

PAN Sebut Zulhas Belum Tentukan Sikap Soal Wacana Pengusungannya dengan Airlangga

Nasional
Dorong Airlangga dan Zulhas Maju di Pilpres 2024, PAN: Kami Serius

Dorong Airlangga dan Zulhas Maju di Pilpres 2024, PAN: Kami Serius

Nasional
Bantu Mahasiswa Terapkan Ilmu di Masyarakat, BRGM Raih Penghargaan dari Kemendikbud Ristek

Bantu Mahasiswa Terapkan Ilmu di Masyarakat, BRGM Raih Penghargaan dari Kemendikbud Ristek

Nasional
Naiki Ranpur di Lebanon, Panglima TNI Minta Kendaraan Diganti karena Usang

Naiki Ranpur di Lebanon, Panglima TNI Minta Kendaraan Diganti karena Usang

Nasional
Survei Populi Center: Ganjar Dinilai Paling Mampu Lanjutkan Program Jokowi

Survei Populi Center: Ganjar Dinilai Paling Mampu Lanjutkan Program Jokowi

Nasional
PDI-P Yakin Jokowi Cawe-cawe Sesuai Adab, Tak Akan Intervensi Hasil Pemilu

PDI-P Yakin Jokowi Cawe-cawe Sesuai Adab, Tak Akan Intervensi Hasil Pemilu

Nasional
Mahfud Sebut Sudah Laporkan Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK ke Istana

Mahfud Sebut Sudah Laporkan Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK ke Istana

Nasional
Demokrat Kritik Jokowi: Presiden Itu Kepala Negara, Tidak Boleh Cawe-cawe

Demokrat Kritik Jokowi: Presiden Itu Kepala Negara, Tidak Boleh Cawe-cawe

Nasional
Jokowi 'Cawe-cawe' demi Bangsa, Pengamat: Tempatkan Jadi Presiden Partisan

Jokowi "Cawe-cawe" demi Bangsa, Pengamat: Tempatkan Jadi Presiden Partisan

Nasional
Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

Nasional
Wapres Kembali Ingatkan ASN untuk Netral dan Profesional Jelang Pemilu 2024

Wapres Kembali Ingatkan ASN untuk Netral dan Profesional Jelang Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com