Kompas.com - 06/08/2018, 23:51 WIB
Kaos Baru Koalisi Jokowi Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKaos Baru Koalisi Jokowi
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sembilan sekjen partai koalisi pengusung Presiden Joko Widodo memamerkan polo shirt baru sebagai bentuk kekompakan dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Polo shirt itu berwarna dasar putih dan dilengkapi dengan logo sembilan partai pengusung dan pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Kesembilan partai yang logonya terpasang di polo shirt itu yakni PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI.

Sementara itu, di atas logo sembilan partai tersebut tertulis "Jokowi" dengan huruf kapital berukuran besar berwarna merah.

Baca juga: Selasa Besok, 9 Sekjen Parpol Pendukung Jokowi ke KPU

"Ini tampilan baru kami menyesuaikan dengan suasana kebatinan Presiden yang suka baju putih, makanya kami pakai baju putih semua dengan tulisan tegas kokoh yaitu Jokowi. Kemudian di bawahnya ada (logo) parpol yang mengusung," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto seusai rapat dengan para sekjen partai koalisi Jokowi di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Menanggapi polo shirt tersebut, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, ini menunjukkan kesembilan partai itu serius dan dipastikan akan mengusung Jokowi sebagai capres.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena itu, dalam pertemuan Senin ini, semua partai sepakat untuk memastikan dukungan dan menuangkannya dalam polo shirt tersebut.

"Jadi ya kami fixed-kan," kata Karding.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X