Soal Pilihan Cawapres, Prabowo Pertimbangkan Soliditas Partai Koalisi

Kompas.com - 06/08/2018, 23:28 WIB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sangat mempertimbangkan faktor soliditas partai calon mitra koalisi dalam memilih figur cawapres.

Sehingga penentuan cawapres pendamping Prabowo pada Pilpres 2019 cukup memakan waktu lama.

"Pertimbangan pertama adalah bagaimana soliditas koalisi ini bisa tetap bertahan. Itulah yang mau kita hargai dari proses itu sehingga ini memerlukan waktu lebih lama, harus lebih sabar," ujar Muzani saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/8/2018).

Muzani mengatakan, selama ini Partai Gerindra bersama PKS telah menunjukkam soliditas dan keinginan untuk berjuang bersama.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Tokoh GNPF Tanyakan Sikap Koalisi soal Rekomendasi Ulama

Begitu juga dengan PAN dan Demokrat yang belakangan memberikan sinyal akan berkoalisi dengan Partai Gerindra.

"Saya kira jerih payah yang panjang itu harus dihargai demikian juga dengan PAN kemudian dengan Demokrat ada ketulusan," kata Muzani.

Terkait hasil rekomendasi pertemuan para tokoh dan ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ( GNPF) Ulama, Muzani mengungkapkan bahwa Prabowo belum menentukan sikap.

Para ulama dan tokoh GNPF merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad sebagai calon wakil presiden.

Muzani mengatakan hasil rekomendasi tersebut masih harus dibahas bersama dengan partai calon mitra koalisi dan mengakomodasi seluruh kepentingan.

"Pak Prabowo masih jugaa harus berkonsultasi dengan sejumlah partai karena sekali lagi Partai Gerindra harus berkoalisi dengan beberapa partai yang ada," tutur Muzani.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Nasional
PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X