Sesuai UU, Komnas HAM Minta Kejaksaan Sidik Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 06/08/2018, 18:25 WIB
Koordinator Sub Komisi Penegakan Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Amirudin di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (6/8/2018)Reza Jurnaliston Koordinator Sub Komisi Penegakan Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Amirudin di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (6/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Sub Komisi Penegakan Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Amirudin, meminta Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk segera menindaklanjuti dan menguji berkas bukti kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut Amirudin, Komnas HAM hanya memiliki fungsi penyelidikan yang mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Kalau mengacu undang-undang, Komnas HAM itu (oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) hanya diberi kewenangan penyelidikan, enggak boleh minta lebih. Di situ dikatakan penyidikannya dilakukan oleh Jaksa Agung," ujar Amirudin di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Amirudin menuturkan, berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM tersebut sudah disusun oleh Komnas HAM sejak 15 tahun yang lalu.

Baca juga: Komnas HAM Nilai Kasus HAM Masa Lalu Hanya Bisa Diselesaikan di Pengadilan

Dengan demikian, Komnas HAM mengaku heran, mengapa penyidikan kasus itu juga tak dilakukan, sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu tak kunjung terwujud.

"Saya ingin katakan berkas ini bukan kemarin sore. Berkasnya dari 15 tahun yang lalu, yang menjadi pertanyaan kenapa 15 tahun yang lalu tidak dimulai penyidikan itu," ujar Amirudin.

Lebih lanjut, Amirudin menuturkan, berkas penyelidikan yang diserahkan kepada Jaksa Agung tidak mengenal batas jangka waktu dilakukannya penyidikan.

Menurut dia, tugas Komnas HAM selesai setelah melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang ditunjuk oleh amanat undang-undang.

Baca juga: Komnas HAM Minta Kejagung Bawa 9 Kasus Masa Lalu ke Pengadilan

Komnas HAM juga telah menyampaikan berkas perkara pelanggaran kasus HAM masa lalu ke Kejaksaan Agung sebagai penyidik.

Sembilan kasus tersebut di antaranya adalah Tragedi 1965-1966, Penembakan Misterius atau Petrus, Peristiwa Talangsari, Penembakan Semanggi 1 dan Semanggi 2, juga kasus di Aceh dan Papua.

"Satu-satunya jalan untuk menindaklanjuti (pelanggaran kasus HAM berat) ini cuma penyidikan, enggak ada jalan lain. Nah, kecuali ada undang-undang lain yang mau dibuat, ya buat undang-undangnya," tutur Amirudin.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Nasional
Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Close Ads X