Kompas.com - 06/08/2018, 17:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kemungkinan akan mengucurkan anggaran dalam jumlah besar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menutupi defisit keuangannya.

Hal itu merupakan salah satu opsi yang muncul dalam rapat internal antara Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Direktur Utama BPJS Fachmi Idris di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/8/2018).

"Yang di-review adalah kucuran dana dari pemerintah (untuk BPJS), tapi bukan dalam bentuk PMN (penyertaan modal negara). Jadi, skemanya dari APBN ya," ujar Sekretaris Utama BPJS Irfan Humaidi yang turut di dalam pertemuan.

Baca juga: Atasi Defisit, Pemerintah Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik

Saat ditanya, berapa jumlah dana yang akan dikucurkan, Irfan tidak mengetahuinya. Sebab, hal itu merupakan wewenang Kementerian Keuangan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi

Saat ditanya lagi soal berapa jumlah defisit di BPJS, Irfan mengatakan, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan penghitungan.

Apabila BPK sudah selesai melaksanakan penghitungan, maka nilai defisit itulah yang akan dijadikan dasar berapa besaran kucuran pemerintah kepada BPJS.

Baca juga: BPJS Kesehatan Berharap Cukai Rokok Bisa Tutupi Defisit

Irfan menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, sebenarnya ada tiga pilihan untuk meningkatkan kapasitas keuangan BPJS, yakni dari penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat dan bantuan dana pemerintah.

Meski demikian, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, penambalan defisit keuangan BPJS tidak akan dilakukan dengan pilihan pertama dan kedua.

"Yang diambil ya bantuan dana pemerintah. Yang penting kan balance ya. Bisa ditutupi dengan itu dan memang yang dibahas (opsi) yang ketiga," ujar Irfan.

Baca juga: Tahun Ini BPJS Kesehatan Diperkirakan Defisit Rp 16,5 Triliun

Direktur Utama BPJS Fachmi Idris menambahkan, kemungkinan pengucuran dana tersebut akan dibahas secara teknis di tingkat rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kamis (9/8/2018) mendatang.

"Karena (penambalan defisit BPJS) sudah bicara teknis, silahkan nanti dilihat saja rapat di hari Kamis besok. Yang penting saat ini bagaimana pelayanan masyarakat tidak berhenti dan tetap berjalan dengan baik," ujar Fachmi.

Kompas TV Menguatnya dollar tidak hanya membuat perusahaan listrik negara dan konstruksi buntung.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Instruksi Kapolri Sikat Habis Bekingan Bandar Judi di Tengah Isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo...

Instruksi Kapolri Sikat Habis Bekingan Bandar Judi di Tengah Isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo...

Nasional
KSAD Dudung Ingatkan Masyarakat Pentingnya Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

KSAD Dudung Ingatkan Masyarakat Pentingnya Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Nasional
PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet di 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet di 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Boleh Diganti Non Yudisial

Anggota Komisi III Sebut Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Boleh Diganti Non Yudisial

Nasional
Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Nasional
24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Nasional
Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Nasional
Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Nasional
Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Nasional
Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Nasional
Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi 'Online' Polisi, Ini Tanggapan Polri

Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi "Online" Polisi, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Nasional
Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Nasional
Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.