Presiden Jokowi Bertemu 177 Mahasiswa Muhammadiyah di Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Senin (6/8/2018) siang, menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta.

Para mahasiswa itu merupakan perangkat dan peserta Muktamar XVIII IMM di Malang, Jawa Timur, Rabu, 31 Juli 2018 lalu.

"Tadi malam kan penutupannya. Tadi malam juga kami diberi tahu, siang ini Presiden Jokowi bisa bertemu dengan IMM. Akhirnya kami terbang ke sini," ujar Ketua DPD IMM Jawa Timur Abdul Musawir Yahya kepada Kompas.com, sesaat sebelum pertemuan.

Baca juga: Bantah Memprovokasi, Jokowi Minta Pidatonya Ditonton Komplet

Lantaran mendadak, para anggota IMM diberangkatkan memakai pesawat Hercules milik TNI Angkatan Darat.

"Iya, kami naik dua pesawat Hercules dari Bandara Abdul Rachman Saleh jam 08.00 WIB tadi," lanjut dia.

Tentu bagi hampir sebagian besar mahasiswa, pengalaman naik pesawat Hercules itu adalah yang pertama kali. Pengalaman itu cukup menantang bagi mereka.

Musawir menambahkan, pertemuan Presiden dengan IMM ini merupakan pertemuan pengganti pada pembukaan Muktamar ke XVIII IMM pada pekan lalu.

Baca juga: Ditanya Kapan Daftar Capres ke KPU? Ini Jawaban Jokowi

Saat itu, Presiden Jokowi mendadak tak bisa hadir lantaran kelahiran sang cucu Sedah Mirah Nasution.

"Pertemuan ini menggantikan kemarin yang tidak jadi. Mudah-mudahan mengobatilah. Paling tidak, menjaga psikologis kami," ujar dia.

Dalam pertemuan nanti, IMM akan mengungkapkan sejumlah hal kepada Presiden. Salah satu yang penting adalah menyampaikan hasil muktamar pekan lalu.

Terutama terkait komitmen IMM dalam partisipasi menjaga dan meneguhkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, IMM juga akan menyatakan diri siap bekerja sama dengan pemerintah dalam program dan kebijakan.

"Kami sekaligus ingin menunjukkan bahwa IMM layak dijadikan organisasi partner pemerintah dalam program kerakyatan dan keumatan," ujar Musawir.

Saat ditanya apakah akan menyinggung dukungan dalam Pilpres 2019, Musawir menegaskan, "kami justru menghindari pembicaraan soal dukungan di Pemilu. Kami hanya siap jadi partner pemerintah."