BNPB Kirimkan 21 Ton Bantuan Logistik ke Lombok

Kompas.com - 06/08/2018, 13:45 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (6/8/2018). Reza JurnalistonKepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (6/8/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menuturkan bahwa upaya penanganan oleh pemerintah terus dilakukan pasca0gempa bermagnitudo 7 di Lombok pada Minggu (5/8/2018).

BNPB mengirimkan 21 ton bantuan logistik dan peralatan melalui kargo. Selain itu, dua helikopter BNPB pun diturunkan untuk membantu penanganan darurat.

"Tambahan personel dan logistik terus dikirimkan. BNPB mengirimkan 21 ton bantuan logistik dan peralatan melalui kargo. Dua helikopter BNPB diperbantukan untuk penanganan darurat," ujar Sutopo saat memberikan keterangan pers di kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/8/2018).

Menurut Sutopo, BNPB terus berkoordinasi dengan kementerian/lenbaga terkait dalam menangani dampak gempa di Lombok.


Baca juga: Pascagempa di Lombok, BNPB Perkirakan Pengungsi Mencapai 20.000 Orang

Sutopo mengatakan, TNI telah memberangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 untuk mengirim satgas kesehatan dengan membawa obat-obatan, logitik, tenda, dan alat komunikasi.

KRI dr Suharso milik TNI AL diberangkatkan dari Surabaya ke Lombok untuk dukungan kapal rumah sakit.

Basarnas mengirimkan personel, helikopter, kapal, dan peralatan untuk menambah kekuatan operasi SAR.

Baca juga: Tiga Jembatan Rusak Hambat Penanganan Pascagempa di Lombok

Polri mengirimkan personel, tenaga medis beserta obat-obatan, dan dua helikopter. Sedangkan Kementerian Pariwisata mengaktivasi Tim Crisis Center untuk memantau kondisi wisatawan.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggerakkan alat berat untuk menambah pasokan air bersih dan sanitasi.

"Upaya penanganan terus dilakukan. Masa tanggap darurat penanganan dampak gempa telah diperpanjang hingga 11 Agustus 2018 baik di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur," kata Sutopo.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X