Tiga Jembatan Rusak Hambat Penanganan Pascagempa di Lombok

Kompas.com - 06/08/2018, 13:05 WIB
Pengendara sepeda motor melintas dekat rumah yang roboh pascagempa di Desa Bentek, Kecamatan Pemenang,Tanjung, Lombok Utara, NTB, Senin (6/8/2018). Gempa bumi bermagnitudo 7 mengguncang Lombok, Minggu (5/8/2018) malam. ANTARA FOTO/ AHMAD SUBAIDIPengendara sepeda motor melintas dekat rumah yang roboh pascagempa di Desa Bentek, Kecamatan Pemenang,Tanjung, Lombok Utara, NTB, Senin (6/8/2018). Gempa bumi bermagnitudo 7 mengguncang Lombok, Minggu (5/8/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya penanganan oleh pemerintah terus dilakukan pascagempa bermagnitudo 7 di Lombok pada Minggu (5/8/2018).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masa tanggap darurat penanganan dampak gempa diperpanjang hingga 11 Agustus 2018.

"Masa tanggap darurat penanganan dampak gempa telah diperpanjang hingga 11 Agustus, baik di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur," ujar Sutopo saat memberikan keterangan pers di kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/8/2018).

Baca juga: Gempa Lombok, Pertemuan Internasional Bahas Terorisme Pun Batal Digelar...

Kendati demikian, kata Sutopo, penanganan dampak gempa terkendala beberapa faktor.

Beberapa faktor penghambat antara lain, terbatasnya alat berat, luasnya daerah yang terdampak, tak berfungsinya saluran komunikasi dan listrik di Lombok Utara serta Lombok Timur.

Selain itu, terdapat tiga jembatan yang rusak, yakni jembatan Tampes, jembatan Lokok Tampes dan jembatan Luk.

"Rusaknya jembatan menyebabkan aksesibilitas terganggu, terbatasnya logistik dan lainnya," kata Sutopo.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (23/2/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Baca juga: Ganjar: Jateng Siap Bantu Korban Gempa Lombok

Menurut Sutopo, BNPB terus melakukan penanganan dampak gempa berkoordinasi dengan pihak terkait.

BNPB sendiri mengirimkan 21 ton bantuan logistik dan peralatan melalui kargo. Dua helikopter BNPB pun diperbantukan untuk penanganan darurat.

Sementara TNI telah memberangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 untuk mengirim satgas kesehatan dengan membawa obat-obatan, logitik, tenda, dan alat komunikasi.

Baca juga: Gempa Lombok, Polri Kerahkan 460 Personel Gabungan untuk Bantu Korban

KRI dr Suharso milik TNI AL diberangkatkan dari Surabaya ke Lombok untuk dukungan kapal rumah sakit.

Basarnas mengirimkan personil, helikopter, kapal dan peralatan untuk menambah kekuatan operasi SAR.

Polri mengirimkan personil, tenaga medis dsn obat-obatan dan 2 helikopter. Kementerian Pariwisata mengaktivasi Tim Crisis Center untuk memantau kondisi wisatawan.

Baca juga: Gempa di NTB, 91 Orang Tewas dan 209 Orang Luka-luka

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggerakkan alat berat untuk menambah pasokan air bersih dan sanitasi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Nasional
Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Nasional
MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X