Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pascagempa di Lombok, BNPB Perkirakan Pengungsi Mencapai 20.000 Orang

Kompas.com - 06/08/2018, 12:10 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Kompas TV Presiden juga memerintahkan pelayanan kesehatan juga harus dilakukan dengan sebaik mungkin untuk memberikan penanganan bagi korban luka parah dan ringan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pendataan terkait jumlah pengungsi pasca-gempa bermagnitudo 7 yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/8/2018) malam.

Namun, ia memperkirakan jumlah pengungsi mencapai 20.000 orang.

"Saya belum bisa pastikan. Jumlah pengungsi masih pendataan. Tapi, saya perkirakan lebih dari 20.000 orang," ujar Sutopo saat memberikan keterangan pers di kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/8/2018).

Baca juga: PLN: Pascagempa, 26 Megawatt Listrik Pelanggan di Lombok Masih Padam

Sutopo menuturkan, berdasarkan data BNPB, saat ini jumlah pengungsi pascagempa bermagnitudo 6,4 ada 29 Juli 2018 lalu mencapai 10.000 orang.

Kemudian gempa kedua terjadi pada Minggu (5/1/2018) dengan kekuatan yang lebih besar dan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga diperkirakan jumlah pengungsi akan bertambah dan mencapai 20.000 orang lebih.

"Sampai dengan kemarin, kondisinya lebih dari 10.000 jiwa pengungsi. Sekarang ditambah dengan gempa yang lebih besar dan wilayahnya lebih luas," kata Sutopo.

Saat ini, lanjut Sutopo, sebagian masyarakat telah berada di beberapa titik pengungsian. Sebagian lagi memilih bertahan di halaman rumah untuk menjaga harta benda meski keadaan bangunan rusak.

Baca juga: Hingga Senin Pagi, Terjadi 127 Gempa Susulan di Lombok

Kebutuhan mendesak para pengungsi antara lain tenaga medis, obat-obatan, makanan siap saji, tambahan tenda pengungsian, selimut, tikar, pembalut, dan layanan trauma healing bagi anak-anak serta lansia.

Selain itu, dibutuhkan pula pasokan air bersih untuk konsumsi dan kegiatan sehari-hari.

"Lembaga atau organisasi silakan memberikan bantuan berkoordinasi dengan BPBD atau posko yang ada di sana atau lembaga yang menanangani bencana sehingga nanti terdaftar dan bantuan dapat didistribusikan secara merata," ujar Sutopo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com