Pascagempa di Lombok, BNPB Perkirakan Pengungsi Mencapai 20.000 Orang

Kompas.com - 06/08/2018, 12:10 WIB
Kompas TV Presiden juga memerintahkan pelayanan kesehatan juga harus dilakukan dengan sebaik mungkin untuk memberikan penanganan bagi korban luka parah dan ringan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pendataan terkait jumlah pengungsi pasca-gempa bermagnitudo 7 yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/8/2018) malam.

Namun, ia memperkirakan jumlah pengungsi mencapai 20.000 orang.

"Saya belum bisa pastikan. Jumlah pengungsi masih pendataan. Tapi, saya perkirakan lebih dari 20.000 orang," ujar Sutopo saat memberikan keterangan pers di kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/8/2018).

Baca juga: PLN: Pascagempa, 26 Megawatt Listrik Pelanggan di Lombok Masih Padam


Sutopo menuturkan, berdasarkan data BNPB, saat ini jumlah pengungsi pascagempa bermagnitudo 6,4 ada 29 Juli 2018 lalu mencapai 10.000 orang.

Kemudian gempa kedua terjadi pada Minggu (5/1/2018) dengan kekuatan yang lebih besar dan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga diperkirakan jumlah pengungsi akan bertambah dan mencapai 20.000 orang lebih.

"Sampai dengan kemarin, kondisinya lebih dari 10.000 jiwa pengungsi. Sekarang ditambah dengan gempa yang lebih besar dan wilayahnya lebih luas," kata Sutopo.

Saat ini, lanjut Sutopo, sebagian masyarakat telah berada di beberapa titik pengungsian. Sebagian lagi memilih bertahan di halaman rumah untuk menjaga harta benda meski keadaan bangunan rusak.

Baca juga: Hingga Senin Pagi, Terjadi 127 Gempa Susulan di Lombok

Kebutuhan mendesak para pengungsi antara lain tenaga medis, obat-obatan, makanan siap saji, tambahan tenda pengungsian, selimut, tikar, pembalut, dan layanan trauma healing bagi anak-anak serta lansia.

Selain itu, dibutuhkan pula pasokan air bersih untuk konsumsi dan kegiatan sehari-hari.

"Lembaga atau organisasi silakan memberikan bantuan berkoordinasi dengan BPBD atau posko yang ada di sana atau lembaga yang menanangani bencana sehingga nanti terdaftar dan bantuan dapat didistribusikan secara merata," ujar Sutopo.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X