BMKG Imbau Masyarakat Tenang dan Tak Terpancing Hoaks soal Gempa Lombok

Kompas.com - 06/08/2018, 07:28 WIB
Dwikorita Karnawati, kepala BMKG pusat saat berkunjung ke Banyuwangi Jumat Malam (11/5/2018) KOMPAS.COM/Ira RachmawatiDwikorita Karnawati, kepala BMKG pusat saat berkunjung ke Banyuwangi Jumat Malam (11/5/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) Dwikorita Karnawati meminta masyarakat terdampak gempa bumi bermagnitudo 7 di Lombok untuk tetap tenang. Ia juga meminta masyarakat mewaspadai informasi-informasi bohong (hoaks) terkait peristiwa ini.

"Kepada masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Dwikorita dalam konferensi pers di gedung BMKG, Jakarta, Minggu (5/8/2018) malam.

Ia menjelaskan, peringatan dini tsunami telah dicabut. Dengan demikian, masyarakat terdampak gempa bumi Lombok yang sempat mengungsi ke dataran tinggi bisa kembali ke permukiman asalnya.

Baca juga: Korban Gempa Lombok Terus Berdatangan, Sejumlah Rumah Sakit di NTB Kewalahan

"Yang rumahnya tidak rusak, tidak retak, sudah aman untuk kembali ke rumah meskipun tetap harus waspada. Dan juga aman apabila rumahnya di dekat pantai karena peringatan dini tsunami telah berakhir," katanya.

Ia juga mengingatkan, bagi masyarakat yang rumahnya retak atau rusak parah, diminta tak mendatangi atau tinggal di rumah tersebut.

"Bangunan yang retak dan rusak sebaiknya tidak usah di datangi, kalau miring sebaiknya tidak ditinggali. Yang masih utuh tidak apa-apa," ujarnya.

Sebelumnya, BMKG menyatakan gempa Lombok memunculkan potensi tsunami terjadi di pantai Lombok Barat bagian utara dengan status waspada dan pantai Lombok Timur bagian Utara dengan status Waspada.

Baca juga: 82 Korban Meninggal Gempa Lombok, Kebanyakan Karena Tertimpa Bangunan

BPBD telah memerintahkan masyarakat untuk menjauh dari pantai. Gempa dirasakan di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Bali hingga Jawa Timur bagian Timur.

Guncangan sangat keras dirasakan di Kota Mataram. Masyarakat berhamburan keluar rumah. Masyarakat berlalu lalang di jalan dengn kondisi gelap karena listrik padam.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), intensitas gempa di Kota Mataram VII MMI, Karangasem VI MMI, Ubud V MMI, Denpasar IV MMI, Kuta IV MMI, Tabanan V MMI, Singaraja III MMI, Negara IV MMI, Banyuwangi III MMI, Jember III MMI, dan Malang II MMI.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X