Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Tingkatkan Bantuan untuk Korban Gempa Lombok

Kompas.com - 05/08/2018, 22:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham memastikan  telah terjalin koordinasi antara pihaknya dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan dukungan bantuan kepada para masyarakat terdampak gempa bumi Lombok yang terjadi Minggu (5/8/2018) sore.

Peningkatan itu mencakup pendirian tenda hingga dapur umum.

"Jadi begini gempa saat ini, kita sudah koordinasi dengan kepala dinas sosial dan pemerintah setempat dan langsung kita tangani karena tinggal melanjutkan (penanganan) gempa yang lalu," kata Idrus dalam wawancara pada siaran Metro TV, Minggu malam.

Baca juga: Pusat Gempa Lombok Berlokasi di Lereng Gunung Rinjani

Pertama, Idrus memastikan jumlah tenda-tenda penampungan bagi korban akan diperbanyak. Hal itu menyikapi adanya peningkatan jumlah kerusakan pada pemukiman masyarakat akibat gempa.

Kemensos telah berkoordinasi dengan Basarnas, TNI dan Polri untuk penyediaan tenda ini.

"Nah karena itu memang sudah kebijakan kita, masyarakat yang rumahnya rusak jangan kembali lagi. Kita akan buatkan tenda-tenda penampungan sementara," kata Idrus.

Baca juga: Kronologi Gempa Lombok Bermagnitudo 7 Berpotensi Tsunami

Selain itu, Kemensos dan pihak terkait juga akan mendirikan dapur umum untuk kebutuhan pangan para korban yang bermukim di tenda-tenda penampungan, termasuk menyediakan mobil dapur umum keliling.

"Sudah jalan, sudah ada di sana dan dari laporan yang ada terakhir saya cek mereka sudah bekerja bersama-sama," katanya.

Ketua Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Saat ini, kata dia, pemerintah akan menunggu kepala daerah setempat untuk membuat surat keputusan tanggap darurat.

Baca juga: Gempa Terasa di Bali, Istri John Legend Panik Sambil Gendong Anak

Ia menjelaskan, surat itu nantinya akan menjadi acuan bersama terkait berapa lama dukungan bantuan penanggulangan bencana bisa diberikan.

"Mesti ada itu. Bilamana ada surat tanggap darurat apakah 7 atau 14 hari itu segera kita kirim lagi (bantuannya). Sesuai dengan permintaan yang ada," kata dia.

Ia menegaskan, langkah ini juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk segera memberikan bantuan maksimal kepada masyarakat terdampak.

Baca juga: Lagi Makan Malam, Para Menteri Berhamburan Saat Gempa Guncang Lombok

Sebelumnya, BMKG menyatakan gempa Lombok memunculkan potensi tsunami terjadi di pantai Lombok Barat bagian utara dengan status waspada dan pantai Lombok Timur bagian Utara dengan status Waspada.

BPBD telah memerintahkan masyarakat untuk menjauh dari pantai. Gempa dirasakan di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Bali hingga Jawa Timur bagian Timur.

Guncangan sangat keras dirasakan di Kota Mataram. Masyarakat berhamburan keluar rumah. Masyarakat berlalu lalang di jalan dengn kondisi gelap karena listrik padam.

Baca juga: Cici Panda Rasakan Gempa Lombok Utara yang Terasa di Bali

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), intensitas gempa di Kota Mataram VII MMI, Karangasem VI MMI, Ubud V MMI, Denpasar IV MMI, Kuta IV MMI, Tabanan V MMI, Singaraja III MMI, Negara IV MMI, Banyuwangi III MMI, Jember III MMI, dan Malang II MMI.

Namun kini BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami. Masyarakat sudah dinyatakan aman untuk kembali ke pemukiman asalnya.

Kompas TV Bantuan berupa dana pergantian bangunan, santunan kepada korban dan kebutuhan hidup korban gempa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com