Urgensi Sinergitas Pemerintah dalam Menangani Korban Pemerkosaan

Kompas.com - 05/08/2018, 17:51 WIB
Komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny (tengah) saat berbicara di acara Media Briefing: Jangan Hukum Korban Perkosaan, di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKomisioner Komnas Perempuan Adriana Venny (tengah) saat berbicara di acara Media Briefing: Jangan Hukum Korban Perkosaan, di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny menekankan pentingnya kesadaran serta keikutsertaan berbagai lembaga pemerintahan dalam penanganan kasus terhadap korban pemerkosaan.

"Kalau akses pendidikan korban hilang, Dinas Pendidikan harus menyelesaikan. Kalau masa depannya mau ngapain, Kemensos atau Dinas Sosial harusnya (turun tangan)," kata Venny setelah acara Media Briefing: Jangan Hukum Korban Perkosaan, di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018).

Baca juga: Aksi Solidaritas untuk Korban Pemerkosaan yang Dibui di Jambi

"Manajemen kasus itu, semuanya harus hadir dan memberikan yang terbaik bagi korban," tambahnya.


Venny mengatakan, kondisi penanganan korban pemerkosaan saat ini masih belum baik. Penanganan yang ia maksud termasuk saat proses persidangan.

Venny berkaca pada penanganan kasus pemerkosaan yang menimpa gadis berinisial WA (15) di Jambi baru-baru ini.

Baca juga: Ibu Korban Pemerkosaan: Anak Saya Trauma dan Tak Mau Sekolah Lagi

WA mengaborsi kandungan hasil persetubuhan dengan pelaku, yang merupakan kakaknya sendiri, AR (18).

Akibatnya, WA divonis 6 bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Sungai Buluh, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi.

Kasus tersebut menunjukkan belum adanya kesadaran instansi pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, saat menangani kasus yang melibatkan korban pemerkosaan.

Baca juga: Dalam Pasal Zina RKUHP, Korban Pemerkosaan Berpotensi Dipenjara Lima Tahun

"Jaksa itu kan sampai sekarang masih (berpikir) 'salah saya apa sih, tuntutan segitu sudah cukup layak, orang dia (korban) melakukan aborsi'," ujar Venny.

"Padahal justru dia (jaksa) melakukan ketidakadilan terhadap korban karena korban itu anak-anak, karena dia (korban) itu korban pemerkosaan, itu kan yang tidak pernah kita duga, kok tega," kata Venny.

Oleh sebab itu, ia menyarankan pemerintah memberikan pendidikan mengenai perspektif gender kepada seluruh jajarannya.

Baca juga: Siswi SMK Korban Pemerkosaan Melahirkan di Toilet

"Jadi pemerintah harus membangun pengetahuan, perspektif gender harus menjadi kebutuhan prioritas, tidak bisa mereka 'ah isu gender tidak penting, abaikan saja, toh tidak ada sanksi', tidak bisa seperti itu," terangnya.

"Justru ini yang paling penting, kalau tidak korbannya mau diapain, mau berapa kali lagi mengkriminalisasi korban, dia (korban) membela dirinya saja mggak bisa kok," tegasnya lagi.

Kompas TV Kasus ini sedang didalami oleh sejumlah pihak terkait.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X