Kompas.com - 04/08/2018, 19:30 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin KOMPAS.com/Achmad FaizalKetua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin mengungkapkan, dirinya tak mempermasalahkan ulama yang diusung menjadi calon wakil presiden (cawapres). Akan tetapi, kata dia, sang ulama tidak boleh hanya membela umat Islam.

Ulama yang dicalonkan menjadi cawapres, menurut Din, ketika tampil harus menjadi milik semua kalangan. Ia harus membela umat-umat agama lain pula.

"Tidak apa-apa (ulama jadi cawapres), tapi syaratnya begitu dia tampil, dia harus menjadi milik semua. Kalau dari kalangan Islam, jangan hanya membela umat Islam, (tetapi) membela umat-umat agama lain juga," ujar Din kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/8/2018).

Baca juga: Fadli Zon Yakin Prabowo Tetap Didukung Ulama meski Tak Jalankan Rekomendasi Cawapres

Selain itu, menurut Din, penting bagi ulama tersebut untuk memiliki wawasan pluralis dan kemajemukan. Pada akhirnya, ia bukan hanya tampil untuk umat Islam semata.

"Dia tampil untuk semua bangsa Indonesia, seluruh umat bergama," sebut Din.

Dengan demikian, apabila ulama tersebut memiliki wawasan pluralistik dan membela semua umat beragama, maka bangsa dan negara dapat dibangun secara bersama-sama. Persatuan bangsa pun dapat tetap dipertahankan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jelang Pilpres 2019, Din Syamsudin Minta Ulama Kendalikan Diri

Tidak hanya itu, Din juga berpesan kepada para ulama untuk mengedepankan etika dan moral dalam berpolitik. Apabila sekelompok ulama secara sah mendukung calon tertentu, maka perpecahan dan konflik bisa terjadi.

"Kalau 1.000 ulama mendukung capres dan cawapres kubu A, 1.000 ulama berkumpul mencalonkan capres-cawapres kubu B, apa tidak tegang dan konflik ini? Yang bingung umatnya,"ucap Din.

Kompas TV sinyal waktu pendaftaran Capres dan Cawapres koalisi Joko Widodo akan disampaikan setelah adanya penentuan nama Cawapres.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.