Masihkah Ada Oposisi bagi Jokowi?

Kompas.com - 04/08/2018, 17:08 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

Harapan demokrasi terhadap oposisi yang tangguh tentu saja menjalankan fungsi check and balance untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan pada rel yang benar dan tidak terseret pada kecenderungan alamiah penguasa untuk memperluas kekuasaannya serta menyelewengkan penggunaan kekuasaan.

Benar, mayoritas pihak sudah paham fungsi dan tugas oposisi. Namun sayangnya, tradisi politik di Indonesia yang belum mencapai 100 tahun cenderung menegasikan oposisi dengan pemaknaan yang negatif sebagai sumber instabilitas politik yang ujung-ujungnya mengganggu berjalannya agenda-agenda pemerintahan.

Peyoratif makna terhadap oposisi yang kerap dikerdilkan oleh pemaknaan nilai ‘permusyawarakatan’ atau konsensus dalam Sila ke-4 Pancasila membuat oposisi menjadi serba salah. Serupa pers yang menjalankan fungsi selaku "anjing penjaga" yang kritis, kemudian dituding sekadar mencari sensasi melalui sikap nyinyir demi mendongkrak laba.


Tradisi antikritik

Tidak hanya menjustifikasi oposisi dengan citra negatif, terdapat kecenderungan kuat untuk antikritik. Pada masa Soekarno, pembungkaman terhadap oposisi dilakukan melalui Dekrit Presiden 1959, sementara pada masa Soeharto dilakukan melalui kebijakan pseudo demokrasi yang sangat despotis, sentralistik, dan otoritarian.

Kedua rezim yang terlalu lama menggenggam kekuasaan, dengan tidak diimbangi kekuatan oposisi yang sama besarnya untuk mengawasi kekuasaan, terbukti menjalankan pemerintahan dengan tidak benar dan hasilnya sama: ditumbangkan oleh gerakan rakyat.

Lalu bagaimana harapan adanya oposisi setelah 20 tahun reformasi? Apakah harapan terhadap munculnya oposisi yang tangguh sebagai lawan tanding penguasa dapat terwujud? Penulis melihat hal tersebut masih sulit terjadi.

Baca juga: Penduduk yang Berusia 17 Saat Pemilu 2019 Diimbau Rekam KTP-el Sekarang

Hal ini terutama disebabkan sistem presidensial dan multipartai yang dipilih kita pascagerakan berhasil memaksa pengunduran diri Presiden Soeharto dari kursinya pada 1998. Sistem presidensial dan multipartai membuat oposisi yang ideal akan sulit terjadi.

Kita tahu melalui sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Demikian halnya dengan anggota legislatif pun dipilih secara langsung oleh rakyat. Artinya keduanya memiliki konsistuen yang berbeda dan tidak bergantung satu dengan yang lain.

Titik temu kedua pihak, dengan potensi munculnya konflik di antara kedua belah pihak hanya terjadi ketika membahas regulasi maupun keputusan-keputusan politik yang mengharuskan kedua pihak bertemu. Sisanya, sekadar saling sapa melalui media massa atau media sosial.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

Nasional
TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

Nasional
 591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

Nasional
Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Nasional
UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

Nasional
Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Nasional
Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Nasional
Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Nasional
Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Nasional
Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Nasional
Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X