Gerindra: Kubu Prabowo Cepat Bahas Pilpres, Koalisi Jokowi Alami Pelambatan

Kompas.com - 04/08/2018, 11:29 WIB
Capres dari poros Gerindra, Prabowo Subianto berbincang dengan capres dari poros PDIP, Jokowi-JK saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014). Pada pengundian ini, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut satu sedangkan Jokowi-JK nomor urut dua. TRIBUNNEWS/HERUDINCapres dari poros Gerindra, Prabowo Subianto berbincang dengan capres dari poros PDIP, Jokowi-JK saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014). Pada pengundian ini, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut satu sedangkan Jokowi-JK nomor urut dua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono merasa, pembahasan antarparpol di kubu pendukung Prabowo Subianto lebih cepat dibanding kubu pendukung Joko Widodo menjelang pendaftaran capres-cawapres 2019.

"Kalau balapan, misalnya, di kita sudah melakukan percepatan, yang di kubu pak Jokowi mengalami perlambatan. Sekarang posisinya sudah sama,” ujar Ferry saat diskusi di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (4/8/2018?).

Ferry memastikan, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sudah sepakat Prabowo sebagai capres. Koalisi tinggal menyepakati siapa cawapres yang akan mendampingi Prabowo.

“Pak Prabowo Subianto sudah resmi disepakati oleh partai-partai politik (pendukung) dan rekomendasi dari itjimah kemarin sebagai satu-satunya calon Presiden," ujar Ferry.

Baca juga: Prabowo Sebut Pembahasan Cawapres Masih Cair

Adapun pertemuan ulama dan tokoh GNPF merekomendasikan dua paket capres-cawapres, yakni Prabowo Subianto-Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri atau Prabowo Subianto-Abdul Somad.

Menurut Ferry, kemungkinan besar pembahasan cawapres dilakukan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN dan sidang Majelis Syuro PKS.

Kedua forum itu akan memutuskan sikap partai soal Pilpres 2019.

“Kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan di antara sekretaris jenderal (sekjen) parpol koalisi untuk membicarakan hal-hal yang relatif teknis," kata Ferry.

Baca juga: Demokrat Nilai Peluang AHY Jadi Cawapres Prabowo Besar

Ferry menganggap, koalisi pendukung Prabowo akan lebih mudah memutuskan cawapres nantinya. Pasalnya, koalisi hanya terdiri dari empat parpol.

“Tapi kesulitan di kubu Pak Jokowi ada lebih dari empat partai,” tutur dia.

Jokowi didukung sembilan parpol, yakni PDI-P, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, PKB. Tiga parpol lainnya belum memiliki kursi di DPR, yakni Perindo, PSI dan PKPI.

Ferry juga melihat ada kemungkinan parpol pendukung Jokowi akan keluar jika tak puas atas pilihan cawapres.

“Sebut, misalkan, Golkar atau PKB dibandingkan dari Partai yang sudah ada di koalisi kami,” ujar Ferry menambahkan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Nasional
Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X