Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Nilai Peluang AHY Jadi Cawapres Prabowo Besar

Kompas.com - 03/08/2018, 19:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai, peluang politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calom wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto cukup besar.

Hal itu disampaikan Ferdinand menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli sebelumnya menyatakan, AHY merupakan salah satu nama yang intensif dibahas sebagai sosok cawapres pendamping Prabowo.

"AHY tentu punya peluang besar," kata Ferdinand melalui pesan singkat, Jumat (3/8/2018).

Ia menambahkan, jika AHY dipilih menjadi cawapres maka Prabowo akan mendapatkan keuntungan.

"Ya, karena (AHY) membawa tambahan elektoral bagi Prabowo," kata dia.

Baca juga: "SBY Pernah Bilang, AHY Kan Bukan Boneka meski Dia Anak Saya..."

Sebelumnya, Fadli Zon menyatakan, saat ini sudah ada tiga nama yang secara intensif dibahas untuk diusung sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Ketiga sosok itu yakni Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan Ustaz Abdul Somad.

Fadli mengatakan, AHY merupakan usulan dari Partai Demokrat, sedangkan Salim merupakan usulan dari PKS serta rekomendasi Ijtima (pertemuan) ulama. Demikian pula dengan Abdul Somad yang juga rekomendasi Ijtima ulama.

"Dari Demokrat itu Pak AHY, kemudian dari rekomendasi ijtima itu untuk cawapresnya kan ada Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Salim Segaf. Berarti setidaknya ada tiga nama yang ada sekarang ini," kata Fadli saat ditemui di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Baca juga: Soal Cawapres, AHY Lihat Realitas Politik

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com