"PKS Mungkin Mengambil Sikap Tak Bergabung dengan Prabowo"

Kompas.com - 03/08/2018, 19:12 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres.ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC) Djayadi Hanan menilai, koalisi kubu Prabowo Subianto belum solid menghadapi Pilpres 2019.

Hal ini bisa dilihat dari sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masih bersikukuh mengincar posisi calon wakil presiden.

Bahkan, ia memprediksi PKS bisa saja mundur dari barisan partai pendukung Prabowo jika figur yang disiapkan tak dipilih jadi cawapres.

“PKS mungkin mengambil sikap tak bergabung dengan Prabowo bila cawapres tidak dari PKS,” kata Djayadi saat dihubungi, Jumat (3/8/2018).

Baca juga: Demokrat Yakin Koalisi Tak Mungkin Pecah, Tinggal Tentukan Cawapres

Sebaliknya, Djayadi menilai, jika Prabowo lebih memilih kader PKS sebagai cawapres, ia meyakini Partai Demokrat juga tidak akan total dalam memenangkan Prabowo dan pasangannya.

Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengaku menyerahkan sepenuhnya posisi cawapres kepada Prabowo.

Namun, dipilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres tetap menjadi harapan dari partai berlambang mercy.

"Demokrat mungkin memainkan peran minimal bila AHY tidak dijadikan cawapres," ucapnya.

Baca juga: Pengamat: Kelihatannya Penentuan Cawapres Prabowo Mengalami Jalan Buntu

Oleh karena itu, Djayadi meyakini, pada akhirnya Prabowo akan tetap lebih memilih berkoalisi dengan Demokrat ketimbang PKS.

Apalagi, koalisi antara Gerindra dan Demokrat juga sebenarnya sudah cukup untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

Jumlah perolehan kursi Gerindra dan Demokrat sudah melewati ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen kursi DPR.

Baca juga: SBY Pernah Bilang, AHY Kan Bukan Boneka meski Dia Anak Saya...

Partai Demokrat memiliki 61 kursi atau 10,9 persen kursi dan Gerindra mengantongi 73 kursi atau 13 persen. Jika dijumlahkan, keduanya punya 23,9 persen kursi DPR.

"Keduanya memiliki persyaratan kursi DPR yang cukup untuk mencalonkan pasangan capres cawapres," kata dia.

PKS sebelumnya mempertimbangkan keluar dari koalisi pendukung Prabowo jika kadernya tak dijadikan cawapres.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menyebutkan, bisa saja partainya mengambil opsi abstain pada Pilpres 2019 jika Prabowo tidak memilih kader PKS sebagai cawapres.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X