Menurut Waketum DMI, Ini Beda Masjid di Indonesia dan Negara Lain

Kompas.com - 03/08/2018, 16:25 WIB
Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen Pol Syafruddin di Kantor Pusat DMI, Jakarta, Jumat (3/8/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANWakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen Pol Syafruddin di Kantor Pusat DMI, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) sekaligus Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menyatakan, ada perbedaan mendasar antara masjid di Indonesia dan negara lain.

Syafruddin menyebut, masjid di Indonesia tidak didirikan dan dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh masyarakat.

Ini berbeda dengan negara-negara lainnya, termasuk di negara tetangga seperti Malaysia.

Baca juga: DMI Gembira Masjid Jadi Tempat Pemberdayaan Ekonomi Umat


"Masjid tidak bisa diurus pemerintah. Masyarakat yang membangun (masjid), masyarakat yang mengontrol. Itu kelebihan masjid di Indonesia," kata Syafruddin kepada wartawan di Kantor Pusat DMI, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Syafruddin juga menjelaskan, di dunia ini hanya ada dua negara yang masjidnya dikelola masyarakat secara penuh. Selain Indonesia, ada Pakistan.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum DMI sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap, seluruh masjid di Malaysia dibangun dan dikelola pemerintah.

"Takmirnya digaji pemerintah. Kita (masjid di Indonesia), dibangun masyarakat," sebut Kalla.

Baca juga: DMI Mengaku Tak Punya Kewenangan Larang Kampanye di Masjid

Bahkan, lanjut Kalla, keberadaan kotak amal di masjid-masjid hanya ada di Indonesia dan Pakistan. Hal ini tak terlihat di Malaysia, Brunei Darussalam, apalagi di Arab Saudi.

Namun demikian, Masjid Istiqlal mendapatkan dana dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama.

"Istiqlal terima beres saja kan, dapat dananya dari Kemenag. Kalau masjid di kampung kotak amal yang beredar," kata dia.

Kompas TV JK meminta masjid di sepanjang jalan aktif membantu pemudik, khususnya menyediakan tempat istirahat dan berbuka puasa.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X