Menurut Waketum DMI, Ini Beda Masjid di Indonesia dan Negara Lain

Kompas.com - 03/08/2018, 16:25 WIB
Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen Pol Syafruddin di Kantor Pusat DMI, Jakarta, Jumat (3/8/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANWakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen Pol Syafruddin di Kantor Pusat DMI, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) sekaligus Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menyatakan, ada perbedaan mendasar antara masjid di Indonesia dan negara lain.

Syafruddin menyebut, masjid di Indonesia tidak didirikan dan dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh masyarakat.

Ini berbeda dengan negara-negara lainnya, termasuk di negara tetangga seperti Malaysia.

Baca juga: DMI Gembira Masjid Jadi Tempat Pemberdayaan Ekonomi Umat

"Masjid tidak bisa diurus pemerintah. Masyarakat yang membangun (masjid), masyarakat yang mengontrol. Itu kelebihan masjid di Indonesia," kata Syafruddin kepada wartawan di Kantor Pusat DMI, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Syafruddin juga menjelaskan, di dunia ini hanya ada dua negara yang masjidnya dikelola masyarakat secara penuh. Selain Indonesia, ada Pakistan.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum DMI sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap, seluruh masjid di Malaysia dibangun dan dikelola pemerintah.

"Takmirnya digaji pemerintah. Kita (masjid di Indonesia), dibangun masyarakat," sebut Kalla.

Baca juga: DMI Mengaku Tak Punya Kewenangan Larang Kampanye di Masjid

Bahkan, lanjut Kalla, keberadaan kotak amal di masjid-masjid hanya ada di Indonesia dan Pakistan. Hal ini tak terlihat di Malaysia, Brunei Darussalam, apalagi di Arab Saudi.

Namun demikian, Masjid Istiqlal mendapatkan dana dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama.

"Istiqlal terima beres saja kan, dapat dananya dari Kemenag. Kalau masjid di kampung kotak amal yang beredar," kata dia.

Kompas TV JK meminta masjid di sepanjang jalan aktif membantu pemudik, khususnya menyediakan tempat istirahat dan berbuka puasa.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Dari 36 Persen yang Tahu Isu Kebangkitan PKI, 61 Persen Tidak Percaya

Survei SMRC: Dari 36 Persen yang Tahu Isu Kebangkitan PKI, 61 Persen Tidak Percaya

Nasional
Pemerintah Sudah Salurkan Rp 304,6 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Sudah Salurkan Rp 304,6 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi

Nasional
Jokowi: Kondisi Sekarang Serba Sulit

Jokowi: Kondisi Sekarang Serba Sulit

Nasional
Batal Hari Ini, Gelar Perkara Kasus Kebakaran Kejagung Dilakukan Besok

Batal Hari Ini, Gelar Perkara Kasus Kebakaran Kejagung Dilakukan Besok

Nasional
Pihak Pinangki Ungkap Dugaan Kejanggalan dalam Penyidikan

Pihak Pinangki Ungkap Dugaan Kejanggalan dalam Penyidikan

Nasional
KPU Tak Tutup Mata dengan Usul Penundaan, tetapi Ingin Pilkada Tetap Dilanjutkan

KPU Tak Tutup Mata dengan Usul Penundaan, tetapi Ingin Pilkada Tetap Dilanjutkan

Nasional
Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Nasional
Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Film G30S/PKI dan Beda Cara Setiap Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Film G30S/PKI dan Beda Cara Setiap Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Nasional
Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

Nasional
Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Nasional
Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Nasional
Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X