Hanura Mengaku Belum Terima Informasi soal Bacaleg yang Tidak Memenuhi Syarat

Kompas.com - 03/08/2018, 07:46 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 13 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 13 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Hanura Herry Lontung menyebut partainya belum menerima informasi dari Komisi Pemilihan Umum ( KPU) terkait berkas perbaikan pencalonan bacaleg DPR RI Partai Hanura yang seluruhnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

"Belum sampai ke kita itu, belum disampaikan ke Hanura," kata Herry saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/8/2018).

Berbeda dengan pernyataan Herry, sebelumnya, komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebut pihaknya telah menginformasikan hal tersebut kepada Partai Hanura.

Baca juga: KPU Menolak Seluruh Berkas Perbaikan Pencalonan Bakal Caleg Hanura

Hasyim mengatakan, berkas perbaikan tersebut dinyatakan TMS lantaran tidak dilengkapi dengan foto dan alamat bacaleg.

Namun, sejauh ini, kata Herry, partainya baru akan melakukan konfirmasi ke KPU terkait dengan hasil verifikasi tersebut.

Jika nantinya KPU betul-betul menyatakan berkas pencalonan bacaleg partainya TMS, Hanura akan meminta penjelasan lebih lanjut dari KPU.

Baca juga: Partai Hanura Bisa Sengketakan KPU soal Bakal Caleg ke Bawaslu

"Ya pertamanya kita surati dulu. Orang yang kita lakukan itu kan kesalahan mereka," ujar Herry.

"Macam mana itu TMS. Masa 575 (berkas bacaleg) TMS semua. Enggak masuk di akal," lanjutnya.

Herry yakin, pada masa perbaikan berkas pencalonan bacaleg 22-31 Juli 2018 kemarin, partainya telah betul-betul memperbaiki berkas yang sebelumnya dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) oleh KPU.

Baca juga: Hanura Coret Satu Bacaleg Mantan Koruptor

Bahkan, saat memperbaiki berkas itu, Partai Hanura berkonsultasi langsung dengan KPU.

"Itu kan hasil konsultasi dengan mereka. Mereka bilang begitu begini, ya kita ikuti saran mereka," aku Herry.

Pada saat pendaftaran 4-17 Juli lalu, Partai Hanura mendaftarkan 559 bacaleg di seluruh tingkatan, dengan rincian 325 laki-laki dan 234 perempuan, serta 80 dapil.

Baca juga: Hanura Sebut MK Ceroboh Larang Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD

Dari jumlah tersebut, ada yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) oleh KPU sehingga diberi waktu perbaikan selama 22-31 Juli.

Namun, baik dari KPU maupun Partai Hanura sama-sama belum dapat memastikan jumlah bacaleg yang dinyatakan TMS.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X