Wiranto Minta Mantan Pejabat Negara Tak Umbar Kritik Lewat Media

Kompas.com - 03/08/2018, 07:13 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta elite politik, khususnya mantan pejabat negara, untuk tak mengumbar kritik terhadap pemerintah melalui media.

Menurut Wiranto kritik-kritik yang disampaikan lewat media cenderung menimbulkan kegaduhan.

"Kalau mantan pejabat merasa bahwa apa yang dilakukan pejabat penggantinya perlu dikritisi, diberikan saran, masukan, minta waktu ketemu dan sampaikan," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Melalui Twitter, SBY Klarifikasi soal Pernyataan 100 Juta Orang Miskin di Indonesia

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan ada 100 juta warga miskin di Indonesia.

Wiranto bermaksud agar kritikan dan saran yang disampaikan mantan pejabat negara lebih konstruktif bagi pemerintah.

Ia menilai, kritik dan saran yang disampaikan belum didiskusikan bersama dan disebar ke media cenderung bersifat politis.

"Itu namanya kegiatan politis, mesti timbul kegaduhan," kata dia.

Baca juga: Jelang Pemilu, Wiranto Minta Masyarakat Tak Umbar Tagar Kebencian di Medsos

Wiranto mempersilakan mantan pejabat-pejabat negara menyampaikan kritik dan saran secara langsung ke pemerintah. Ia berharap mereka bisa bertemu langsung dengan perwakilan pemerintah di bidang-bidang terkait.

"Minta waktu ketemu, bicara dari hati ke hati, 'ini loh pak kurangnya begini, kalau saya dulu begini, kok sekarang begjni, kurang ini kurang itu', begitu," katanya.

"Misalnya saya selesai tugasnya di Menkopolhukam, pejabat pengganti saya. Saya datang ke kantor memberikan saran. Bukan saya memberikan saran lewat media, itu pasti saran berbau politis," sambungnya.

Baca juga: Bantah SBY soal 100 Juta Orang Miskin, JK Pastikan Data BPS Valid

Sebelumnya, SBY mengatakan, orientasi pemerintahan selanjutnya harus fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia.

Menurutnya, hal itu disepakati dalam pembicaraan antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Senin (30/7/2018).

SBY mengatakan, dalam peremuan tersebut diidentifikasi apa saja yang dihadapi rakyat miskin yang menurut dia angkanya mencapai sekitar 100 juta orang.

Baca juga: SBY Sebut Ada 100 Juta Orang Miskin, Istana Minta Lihat Data Tanpa Asumsi

"Kami sepakat bahwa persoalan yang dihadapi mereka itulah yang harus dijadikan prioritas pemimpin dan pemerintahan mendatang untuk mengatasinya secepat-cepatnya," ujar SBY yang berdiri di samping Prabowo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X