Wasekjen PKB: Koalisi Prabowo Enggak Ada Bentuknya

Kompas.com - 02/08/2018, 18:18 WIB
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaKetua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Jazilul Fawaid menilai koalisi partai pendukung Prabowo Subianto belum jelas dan belum siap menghadapi Pemilu Presiden 2019.

Pasalnya, hingga dua hari jelang dimulainya pendaftaran calon presiden-wakil presiden, Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PAN belum kompak dalam mendeklarasikan figur yang akan diusung.

Menurut Jazilul, partai pendukung Prabowo hanya sibuk melakukan pertemuan tanpa ada keputusan yang jelas.

"Kalau di sana (koalisi Prabowo) enggak ada bentuknya sama sekali. Kalau kita (koalisi Jokowi) sudah ada bentuknya?" kata Jazilul saat dihubungi, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Koalisi Prabowo Bentuk Dua Tim Kecil untuk Bahas Visi-Misi hingga Cawapres

Menurut dia, koalisi pendukung Prabowo lama mendeklarasikan capres-cawapresnya karena sadar kuatnya Jokowi sebagai capres yang akan dihadapi. Menurut dia, Jokowi sulit dikalahkan karena menorehkan banyak prestasi selama memimpin.

Ditambah lagi, partai pendukungnya sangat solid untuk memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk periode kedua.

Saat ini, Jokowi sudah mendapat dukungan dari enam partai yang berada di parlemen, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, dan Hanura. Seluruh parpol juga sudah memberikan mandat ke Jokowi untuk menentukan siapa cawapres yang akan mendampinginya.

"Kubu sebelah (pendukung Prabowo) ada pertemuan-pertemuan tapi enggak ada bentuknya sampai hari ini. Karena kan Pak Jokowi ini kuat. Jadi mereka masih mencari bentuk," ujarnya.

Baca juga: Kata Mahfud MD, Demokrat Gabung ke Gerindra Gara-gara Ini

Pada Rabu (1/8/2018) malam, untuk pertama kalinya sekjen Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat bertemu di sebuah rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan upaya untuk menyolidkan bangunan koalisi.

Kendati demikian, empat parpol oposisi belum sepakat mengenai figur cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Baru Partai Demokrat yang menyerahkan sepenuhnya sosok cawapres ke Prabowo.

PKS masih ngotot agar kadernya digandeng sebagai cawapres. Sementara itu, PAN bahkan secara formal belum menentukan arah koalisi. Arah PAN di Pilpres 2019 baru akan ditentukan dalam Rakernas pekan depan.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi berikut ini


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Nasional
Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Nasional
Panglima TNI Beri 59 Ekor Babi Hutan untuk Upacara Adat Bakar Batu di Papua

Panglima TNI Beri 59 Ekor Babi Hutan untuk Upacara Adat Bakar Batu di Papua

Nasional
Komisi II DPR Minta Kemendagri Terus Lacak Pemilih yang Terdaftar di DPT Tapi Belum Punya e-KTP

Komisi II DPR Minta Kemendagri Terus Lacak Pemilih yang Terdaftar di DPT Tapi Belum Punya e-KTP

Nasional
Urus Surat terkait Djoko Tjandra, Polisi Ini Mengaku Dijanjikan Uang oleh Brigjen Prasetijo

Urus Surat terkait Djoko Tjandra, Polisi Ini Mengaku Dijanjikan Uang oleh Brigjen Prasetijo

Nasional
Gatot Nurmantyo Harap Tidak Ada Anggapan TNI Bermusuhan dengan FPI

Gatot Nurmantyo Harap Tidak Ada Anggapan TNI Bermusuhan dengan FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X