Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Jokowi Hati-hati Pilih Cawapres karena Elektabilitasnya Rendah

Kompas.com - 02/08/2018, 10:39 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian menilai wajar Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum juga mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2019.

Menurut dia, Jokowi memang harus hati-hati dalam memilih cawapresnya karena sang petahana memiliki elektabilitas yang tidak terlalu tinggi.

"Saya kira elektabilitas Pak Jokowi saat ini 32 persen, yang ajeg menurut LSI," kata Pipin dalam acara Satu Meja dengan tema 'Menebak Nama Kuat di Kantong Jokowi' di Kompas TV, Rabu (1/8/2018) malam.

Baca juga: Demokrat: Koalisi Mentok, PAN dan PKS Belum Legawa soal Cawapres Prabowo

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Juli lalu menunjukkan, Jokowi dipilih oleh 49,30 persen responden.

Kendati demikian, hanya 32 persen yang menyatakan tak akan mengubah pilihannya hingga hari H pencoblosan Pilpres 2019.

Sementara sebesar 17,3 persen lainnya masih bisa mengubah pilihannya ke capres Iain.

Baca juga: Kata Fadli Zon, Cawapres Prabowo Mengerucut ke Tiga Nama Ini

Menurut Pipin, elektabilitas Jokowi tersebut masih jauh dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono menjelang Pilpres 2009 lalu.

"Saya kira kehati-hatian beliau (Jokowi) sangat wajar," ucap Pipin.

Selain itu, lanjut Pipin, masih banyak sektor di pemerintahan Jokowi yang juga harus dibenahi, salah satunya adalah di bidang pemberantasan korupsi.

Baca juga: Sekjen PKS: Hanya Ada 2 Opsi Cawapres Prabowo, Salim Segaf atau Ustaz Abdul Somad

Hal ini juga yang kemudian membuat Jokowi membutuhkan waktu lebih lama dalam memilih cawapres.

"Saya kira perlu nawacita tentang bagaimana memberantas korupsi, perlu ditingkatkan, bagaimana KPK dikuatkan bukan diperlemah. Hak angket (terhadap KPK) yang didukung partai pendukung pemerintah itu tidak tepat. KPK harus diperkuat jejaringnya harus sampai provinsi," ucap Pipin.

Kompas TV Namun PDI Perjuangan sudah mengusulkan tiga nama untuk masuk dalam tim pemenangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com