Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Dukung Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 02/08/2018, 09:54 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mencuatnya nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Joko Widodo mendapat dukungan luas.

Kali ini, dukungan bahkan datang dari Partai Gerindra yang mendukung Prabowo Subianto menjadi capres.

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menyampaikan, sosok Mahfud sangat baik dan layak menjadi cawapres karena memiliki keahlian, profesional, berintegritas, dan negarawan.

Baca juga: Mahfud MD Merasa Tak Punya Potongan jadi Cawapres Jokowi

Riza menyampaikan hal itu karena Mahfud pernah menjadi Ketua Tim Sukses Prabowo saat Pilpres 2014.

“Kalau sekarang Pak Mahfud dilirik Pak Jokowi, itu hal baik, saya mendukung kehadiran Pak Mahfud. Kami juga kalau mau menang tentunya dengan melawan calon berkualitas,” kata Riza, dalam acara Satu Meja yang ditayangkan KompasTV, Rabu (1/8/2018) malam.

Riza menyampaikan, selain bersih dan berintegritas, sosok Mahfud juga bisa diterima semua pihak.

Baca juga: Terkait Cawapres Jokowi, Mahfud MD Mengaku Belum Ada Komunikasi

Dia berharap kehadiran Mahfud bisa melengkapi kepemimpinan Jokowi jika kembali terpilih pada pemilu tahun depan.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

“Indonesia butuh yang adil, dan Pak Mahfud sebagai mantan hakim MK yang melegenda tentu tahu cara berlaku adil,” ujarnya.

“Mohon maaf, Pak Jokowi harus memilih figur yang tepat, yang bisa adil, kalau tidak bangsa ini menuju kehancuran,” sambungnya.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Tak Akan Bisa Diprovokasi soal Cawapres

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fachry Ali mengatakan Jokowi memerlukan figur seperti Mahfud untuk menghadapi persaingan politik 2019.

Alasannya, figur Mahfud yang dekat dengan kelompok Islam diperlukan Jokowi untuk menangkal politik identitas.

“Setelah Pilkada DKI, situasi politik berubah jadi sangat emosional, dan dalam posisi ini Jokowi terkungkungi. Di situlah Mahfud muncul sebagai orang yang dinilai mewakili Islam, saya rasa saat ini tidak ada pilihan lain,” ungkap Fachry.

Baca juga: Mahfud MD Tanggapi Pertemuan Jokowi dengan Ketua Parpol Pengusung

Adapun Mahfud, mengaku tidak pernah membayangkan menjadi calon wakil presiden. Dia merasa tak memiliki potongan jadi wapres dan lebih memilih menjadi akademisi.

“Kalau sampai kesimpulan saya mau jadi cawapres, sampai saat ini enggak,” ujar Mahfud.

Tapi menurut Mahfud, tugas besar pemimpin saat ini, selain pemberantasan korupsi adalah pembenahan di sektor hukum.

Baca juga: Mahfud MD: Saya Belum Melakukan Apa-apa untuk Jadi Cawapres Jokowi

Dia menyampaikan, siapapun yang terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden selanjutnya harus melakukan pembenahan yang terukur dari atas hingga tingkat bawah.

“Benahi, kasih target, 6 bulan selesaikan ini. Lima tahun mungkin enggak selesai, tapi kita benahi dari tahap ini,” ucap Mahfud.

Kompas TV Hal ini agar kasus serupatidak terulang di kemudian hari.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com