Kompas.com - 02/08/2018, 07:58 WIB
Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD ketika ditemui di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis (31/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRAnggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD ketika ditemui di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjadi salah satu nama yang masuk dalam bursa calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai petahana pada Pemilu 2019 mendatang.

Kendati demikian, Mahfud merasa dirinya tidak punya potongan untuk menjadi cawapres Jokowi.

"Enggak, merasa enggak punya potongan saya jadi wapres. Tapi terserah," kata Mahfud dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (1/8/2018) malam.

Baca juga: Terkait Cawapres Jokowi, Mahfud MD Mengaku Belum Ada Komunikasi

Mahfud pun mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah benar namanya masuk ke dalam kantong Jokowi atau tidak. Menurut dia, apa yang berkembang di media masih sebatas spekulasi.

"Kan yang menilai orang lain. Saya sendiri tidak tahu masuk calon benar atau tidak. Saya baca di koran, sama dengan Anda saja," kata dia kepada Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo.

Mantan Menteri Pertahanan ini bahkan mengaku belum pernah diajak berbicara oleh Jokowi terkait Pilpres 2019.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Tak Akan Bisa Diprovokasi soal Cawapres

Padahal, ia cukup sering bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan pakar hukum.

"Sekali pun tidak pernah bicara soal pilpres," tegas dia.

Kendati demikian, Mahfud tidak mempermasalahkan wacana di media yang menyeret-nyeretnya sebagai salah satu kandidat cawapres Jokowi. Mahfud justru mengaku menikmati berita-berita tentang dirinya.

"Berita apa pun terkait politik saya nikmati, apalagi kalau di berita itu ada saya. Tetapi, saya berkesimpulan saya mau jadi cawapres, enggak tuh," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X