Gerindra: Rekomendasi Ulama GNPF Soal Cawapres Prabowo Tak Mengikat

Kompas.com - 01/08/2018, 18:34 WIB
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaKetua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri mengungkapkan, selain kelanjutan koalisi, rekomendasi pertemuan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa - Ulama (GNPF) juga dibahas dalam pertemuan antara para elite Partai Gerindra, PKS dan PAN.

Pertemuan antara ketua umum dan sekjen partai itu digelar di kediaman seorang pengusaha bernama Maher Algadri, di kawasan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018) malam.

Adapun pertemuan ulama dan tokoh GNPF merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad sebagai calon wakil presiden.

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Batubara Direkomendasikan Jadi Cawapres Prabowo

Rachmawati mengatakan rekomendasi tersebut juga menjadi pertimbangan dalam menentukan cawapres bagi Prabowo.

Namun, ia menegaskan bahwa rekomendasi itu tidak bersifat mengikat. Artinya, keputusan cawapres menjadi kewenangan dari partai politik.

"Memang dibicarakan hasil rekomendasi dari ijtima ulama tapi kita garis bawahi itu hasil rekomendasi. Tidak mengikat. Boleh-boleh aja," ujar Rachmawati saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

"Yang paling penting adalah untuk mengajukan nama adalah partai sendiri. Artinya kami berempat, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS," ucapnya.

Baca juga: Ini Kekuatan Ustaz Somad dan Salim Segaf yang Bisa Dongkrak Prabowo

Menurut Rachmawati, seluruh partai calon mitra koalisi berhak untuk mengajukan usulan nama-nama cawapres bagi Prabowo.

Nama-nama tersebut akan dibahas oleh sekjen dari keempat partai. Setelah mengerucut, kandidat cawapres akan diserahkan ke ketua umum partai masing-masing. Namun, keputusan kandidat cawapres tetap diserahkan kepada Prabowo.

Seperti diketahui, PAN telah mengusulkan nama ketua umumnya Zulkifli Hasan.

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Isyaratkan Tolak Jadi Cawapres, Dukung Prabowo-Salim Segaf

Sementara PKS mengusulkan nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, sesuai dengan rekomendasi pertemuan ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Kedua partai itu juga mengusulkan sejumlah nama di luar partai, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ustaz Abdul Somad dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Menurut Rachmawati, penyerahan keputusan ke tangan Prabowo juga menjadi jalan tengah jika partai koalisi tak bersepakat dengan kandidat cawapres.

"Oh iya (jadi jalan tengah). Pda akhirnya harus, sudah sepakat dikembalikan ke calon presiden (Prabowo)," kata Rachmawati.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X