Partai Demokrat Sebut Pembahasan Koalisi Masih Mentok, Ini Kata PKS

Kompas.com - 01/08/2018, 16:41 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres. ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGAKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera Suhud Aliyudin membenarkan bahwa saat ini koalisi yang hendak dibentuk partainya bersama Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional masih belum menuju ke satu titik temu.

Salah satu hal yang mengganjal ialah penentuan calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Suhud menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan yang menyatakan koalisi yang tengah dibentuk kini mentok.

"Bukan mentok sih ya, tapi belum ada kesamaan sikap dan pandangan, belum ada kesepahaman. Itu kan perlu waktu untuk bisa menentukan. Belum mentok, tapi masih proses pembahasan," kata Suhud saat dihubungi, Rabu (1/8/2018).

Baca juga: Jika Tak Jadi Cawapres Prabowo, PKS Pertimbangkan Abstain pada Pilpres

Ia menambahkan, saat ini PKS masih akan memperjuangkan keputusan Majelis Syuro yang mengamanahkan agar sembilan kadernya bisa menjadi cawapres pendamping Prabowo.

Sembilan kader PKS itu adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Hal terbaru, nama Salim masuk dalam rekomendasi para ulama agar Ketua Majelis Syuro PKS itu bisa menjadi cawapres Prabowo.

Baca juga: Tanpa PKS dan PAN, Demokrat Cukup Koalisi dengan Gerindra Hadapi Pilpres 2019

Karena itu, PKS masih menunggu respons Prabowo untuk memutuskan cawapresnya setelah mendapat masukan dari Majelis Syuro PKS dan rekomendasi ulama.

"Kan sekarang juga sudah ada usulan tambahan dari ijtima (pertemuan) ulama. Itu kan bagian yang PKS perjuangkan untuk dibahas di dalam pembicaraan koalisi," ujar Suhud.

Syarief Hasan sebelumnya mengatakan, belum ada kemajuan berarti dalam koalisi bersama Partai Gerindra, PAN, dan PKS untuk Pilpres 2019.

Baca juga: Demokrat: Koalisi Mentok, PAN dan PKS Belum Legawa soal Cawapres Prabowo

Hal itu disampaikan Syarief menanggapi pertemuan pimpinan Partai Gerindra dengan PAN dan PKS ihwal rencana membangun koalisi dengan Partai Demokrat.

Syarief menyatakan, belum ada sikap legawa dari PAN dan PKS soal cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

"Ya pokoknya saya pikir belum banyak kemajuan. Kemajuan, yang dikatakan kemajuan itu kalau semuanya sepakat menyerahkan kepada Prabowo cawapresnya, tanpa tekanan. Semua serahkan kepada Prabowo siapa yang mau dipilih. Itu baru ada kemajuan," kata Syarief saat dihubungi, Rabu (1/8/2018).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Nasional
PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

Nasional
PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

Nasional
PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

Nasional
Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X